Pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Sleman mengalami peningkatan. Adanya lonjakan pemohon karena banyak warga yang menggunakan SKCK untuk syarat mendaftar pekerjaan serta untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jogja Sisruwadi mengatakan walaupun jumlah warga yang belum melakukan perekaman terbilang kecil, namun butuh kesadaran bagi mereka untuk segera melakukan perekaman e-KTP.
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo kebanjiran warga yang ingin mengurus administrasi kependudukan saat libur nasional Pilkada 2018, Rabu (27/6/2018). Berdasarkan catatan, jumlah warga yang datang lebih banyak ketimbang hari biasa.
Selama libur Lebaran, Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo membuka pelayanan data kependudukan. Berdasar data Disdukcapil, pada Selasa (19/6/2018) hanya ada 70 orang warga yang datang mengakses beberapa pelayanan yang tersedia. Dari 70 pelayanan, 40 pelayanan di antaranya merupakan permohonan mutasi kependudukan oleh pemudik yang telah menetap di alamat baru.
Kepala Disdukcapil Jogja Sisruwadi mengatakan layanan tersebut dibuka untuk memberi kesempatan kepada agar bisa mengurus dokumen kependudukan. Pelayanan yang diberikan meliputi rekam cetak KTP elektronik, cetak KK, pindah datang, cetak KIA, permohonan akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian dan akta perkawinan.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo pastikan tidak akan mendatangkan alat pemindai Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di 2018 atau 2019. Begitu juga dengan Mal Pelayanan Publik Kulonprogo yang akan di-soft launching akhir 2018. Kemungkinan pusat pelayanan itu tidak akan dilengkapi dengan alat pemindai e-KTP.
Sedikitnya 9.000 warga di Kulonprogo terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Hal itu terjadi karena ribuan warga tersebut belum melakukan perekaman data e-KTP.
Kanwil Kemenkumham DIY mengadakan Sosialisasi Kewarganegaraan Republik Indonesia di Hotel Sahid Raya, Depok, Sleman, Selasa (17/4/2018). Sosialisasi dilakukan sebagai bagian dari koordinasi antarinstansi terkait dalam pencatatan kewarganegaraan, sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan kewarganegaraan.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menganggap sudah saatnya Indonesia butuh undang-undang mengenai data pribadi.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul pada bulan April, dari total 599.854 warga wajib e-KTP, sebanyak 584.998 di antaranya telah melakukan perekaman data. Sisanya, yakni 14.856 warga belum lakukan perekaman, sehingga terancam kehilangan hak pilihnya dalam pemilu 2019.
