Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bonus demografi yang bisa dipetik Indonesia pada 2030 menghadapi tantangan serius yang perlu diantisipasi.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul melakukan pemutakhiran server secara nasional. Dampaknya, sejak awal bulan ini pencetakan berkas data kependudukan tersendat.
Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri menanggapi Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang berpendapat semestinya pemerintah berfokus pada pembuatan satu kartu sebagai identitas tunggal, yakni KTP elektronik yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kulonprogo mencatat jumlah warga yang punya akta kelahiran hingga Agustus 2019 mencapai 60,09 persen. Jumlah ini naik dibandingkan tahun lalu yang hanya berkisar 58 persen.
Pengurus Bhayangkari Kulonprogo memberikan bantuan pembuatan akta kelahiran gratis kepada 100 warga dari sejumlah desa di Bumi Binangun.
Penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat pada tahun depan menggunakan basis data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pencetakan kartu identitas anak (KIA) di Gunungkidul masih terkendala minimnya sumber daya manusia (SDM) dan alat pencetak. Akibatnya masih banyak KIA yang belum tercetak di tingkat desa maupun yang mendaftar secara kolektif di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Sedikitnya 15.000 lembar arsip penting seperti ijazah dan sertifikat tanah milik warga yang bermukim di kawasan lereng Merapi turut rusak imbas peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 silam.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul mengimbau warga agar tak mudah menyebarkan data pribadi milik seseorang. Pasalnya, beberapa hari terakhir ramai ikhwal penyebaran data pribadi di media sosial.
Sebagai salah satu upaya penyatuan identitas (single identity) setiap penduduk, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melaunching program Keluar Bersama: Daftar Satu Keluar Lima, di Kantor Kecamatan kotagede, pada Jumat (19/7/2019).
