Sejak mulai berlakunya penggantian data e-KTP penghayat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo belum menerima penggantian data e-KTP dari penghayat di Kulonprogo. Berdasarkan pendataan, jumlah penghayat di Kulonprogo ada 19 orang.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku heran masih ada orang sekelas pejabat negara yang tidak mengetahui soal kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul melakukan perekaman e-KTP di Rutan Bantul. Perekaman ini berlangsung pada Kamis (28/2/2019) lalu.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo selesaikan pencetakan pada 5.000 keping e-KTP. Setelah pencetakan, Disdukcapil Kulonprogo tinggal mendistribusikannya langsung ke warga.
Sebanyak 16.861 warga Gunugkidul yang berusia 0 hingga 17 tahun tercatat belum mempunyai akta kelahiran. Jumlah itu setara dengan 9,56% per Desember 2018. Dengan rincian penduduk laki-laki yang belum memiliki akta kelahiran berjumlah 8.796, sedangkan yang perempuan berjumlah 8.065 orang.
Seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris bernama Terence Byrne, 73, diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, Kamis (21/2/2019).
Capaian kepemilikan akta kelahiran untuk anak usia 0-18 di Kota Jogja mencapai 94,7%. Artinya masih ada 5,3% saja yang belum memiliki akta kelahiran.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo terus mengembangkan perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintahan maupun swasta guna mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bantul melakukan upaya perekaman e-KTP dengan mendatangi rumah warga yang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan juga keterbelakangan mental. Perekaman tersebut dilakukan setiap hari Jumat.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul telah mencatat 4.000 warga Bantul yang dinonaktifkan datanya oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Jumlah itu telah berkurang menjadi 1.120 warga karena sudah banyak yang mengaktifkan kembali.
