15.000 Arsip Penting di Sleman Rusak
Sedikitnya 15.000 lembar arsip penting seperti ijazah dan sertifikat tanah milik warga yang bermukim di kawasan lereng Merapi turut rusak imbas peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 silam.
Sedikitnya 15.000 lembar arsip penting seperti ijazah dan sertifikat tanah milik warga yang bermukim di kawasan lereng Merapi turut rusak imbas peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 silam.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul mengimbau warga agar tak mudah menyebarkan data pribadi milik seseorang. Pasalnya, beberapa hari terakhir ramai ikhwal penyebaran data pribadi di media sosial.
Sebagai salah satu upaya penyatuan identitas (single identity) setiap penduduk, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja melaunching program Keluar Bersama: Daftar Satu Keluar Lima, di Kantor Kecamatan kotagede, pada Jumat (19/7/2019).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bantul menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat kabupaten dan desa untuk mempercepat ketercakupan kepemilikan kartu identitas anak (KIA).
Warga Suku Anak Dalam (SAD) di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi, terkendala akses pendidikan.
Pada 2020 Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus pendudukan menggunakan data dinas kependudukan dan catatan sipil atau dukcapil, guna mewujudkan kebijakan satu data.
Pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan (adminduk) selama libur lebaran 2019 tetap dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Dukcapil Nomor 067/538. Pelayanan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa dan Jumat pada tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019.
Gara-gara tidak punya kartu identitas, sebanyak 38 orang penduduk pendatang yang tiba di Kabupaten, Badung, Bali, menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) karena terjaring inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.
Usai Lebaran, warga luar daerah yang datang ke Jakarta tidak akan didiskriminasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan dirinya tidak ingin mendiskriminasi warga yang datang ke Jakarta secara ketat melalui operasi yustisi sebagaimana yang dulu dilakukan.
Pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil akan terus diperluas demi meningkatkan layanan publik, salah satunya untuk aktivitas perbankan.