Sebanyak 11.923 jiwa warga dari luar daerah melakukan mutasi kependudukan sebagai warga Kota Jogja, sepanjang 2018. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang pengajuan mutasi pindah ke luar daerah, sebanyak 10.568 warga.
Sebanyak 300 warga di wilayah Kecamatan Banguntapan, Bantul tercatat belum melakukan rekam E-KTP hingga pertengah Januari 2019 ini.
Sebanyak 4.000 data warga Bantul diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) memperluas penerbitan paspor elektronik dari hanya sembilan kantor Imigrasi di Jakarta dan sekitarnya menjadi 27 kantor Imigrasi yang tersebar di berbagai daerah.
Senin, 3 September 2018, boleh jadi merupakan hari yang bersejarah dalam pembangunan kependudukan di Kulonprogo. Pada hari itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No.53/2018 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kulonprogo Tahun 2018-2035.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY meresmikan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Ngramang, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Rabu (28/11/2018).
Sensus penduduk akan kembali digelar. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan persiapan penyelenggaraan program Sensus Penduduk Republik Indonesia yang bakal dilaksanakan pada tahun 2020.
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai rencana Kementerian Agama menerbitkan bukti nikah berbentuk kartu ATM merupakan program biasa saja dan tidak termasuk terobosan layanan yang kreatif. Mahfud justru menilai perubahan itu sebagai program yang mengarah pada pemborosan anggaran.
Kini mengurus KTP elektronik yang baru tidak perlu lagi meminta pengantar dari Ketua RT/RW. Tidak hanya pengurusan e-KTP, pengurusan administrasi seperti Kartu Keluarga, pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) juga tidak perlu pengantar dari RT/RW.
Mulai sekarang pasangan yang menikah akan mendapat kartu nikah.
