Bangun Ketahanan Pangan di DIY, Pemerintah Diminta Libatkan Gapoktan
DPRD DIY meminta Pemda DIY untuk menjadikan petani sebagai peran utama dalam membangun ketahanan pangan di wilayah DIY.
DPRD DIY meminta Pemda DIY untuk menjadikan petani sebagai peran utama dalam membangun ketahanan pangan di wilayah DIY.
Presiden Joko Widodo memberikan tugas secara khusus terkait ketahanan pangan kepada tiga menteri yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 155 ton beras untuk membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19. Persediaan beras itu telah disalurkan melalui skema ATM beras yang bekerjasama dengan TNI dan sejumlah bank mitra Kementan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan stok beras hingga akhir tahun cukup dan diperkirakan mencapai 4,7 juta ton. Pada periode Mei-Juni, produki beras bahkan diproyeksikan melampaui konsumsi.
Warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, membuat lumbung pangan desa. fasilitas ini dibentuk untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri.
Pemberlakuan karantina wilayah secara terbatas oleh Pemerintah Daerah turut memengaruhi kelancaran distribusi pangan ke DKI Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan ketersediaan beras di wilayah Sleman mencukupi hingga enam bulan ke depan.
Pelaksanaan program ketahanan pangan di beberapa daerah di DIY dinilai belum serius. Salah satu buktinya adalah belum dimasukkannya aspek ketahanan pangan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ada setidaknya lima desa di Kabupaten Bantul yang terindikasi rawan pangan. Indikasi itu didapat dari hasil analisa yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan.
Pemerintah menjamin ketersediaan pangan nasional aman sampai dengan Maret 2020. Kondisi ini didukung oleh surplus beras yang diklaim mencapai 4 juta ton.