Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bantul memastikan baru ada tujuh kalurahan yang telah mengajukan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
Ada tiga poin yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dana desa.
Seiring dengan peningkatan alokasi Dana Transfer Daerah dalam APBN dan berdasarkan evaluasi atas perubahan mekanisme penyaluran Dana Transfer Daerah dari tahun ke tahun, muncullah kebijakan-kebijakan baru yang tertuang dalam peraturan-peraturan dengan tujuan agar penyaluran dana transfer ke daerah lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.
Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019-2020 di setiap Kalurahan yang ada di Kabupaten Kulonprogo disebut cukup baik meski pada pelaksanaannya mendapati sejumlah kendala dari kemunculan pandemi Covid-19.
Pagu anggaran dana desa untuk Gunungkidul di tahun depan naik tipis dibandingkan dengan alokasi di 2020. Kenaikan ini tidak lepas dari peningkatan alokasi Pemerintah Pusat.
Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap 4, 5, dan 6 dipastikan paling cepat bisa dilakukan pekan depan.
Sejumlah lurah di Gunungkidul mulai bersuara berkaitan dengan isu penyetopan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Apabila benar-benar dihentikan, lurah siap membuat aksi menolak kebijakan tersebut.
Penerima dana bantuan untuk meringankan beban pandemi Corona dari dana desa di Bantul dipastikan berubah.
Balai Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, digeruduk ratusan warga desa setempat pada Senin (22/6/2020) pagi. Mereka protes lantaran menilai penggunaan dana di pemerintahan desa (pemdes) tidak transparan.
Pemerintah mengizinkan desa memberikan bantuan untuk warga miskin dari dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan perbankan menjadi salah satu hambatan dalam upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
