Tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019-2020 di setiap Kalurahan yang ada di Kabupaten Kulonprogo disebut cukup baik meski pada pelaksanaannya mendapati sejumlah kendala dari kemunculan pandemi Covid-19.
Pagu anggaran dana desa untuk Gunungkidul di tahun depan naik tipis dibandingkan dengan alokasi di 2020. Kenaikan ini tidak lepas dari peningkatan alokasi Pemerintah Pusat.
Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap 4, 5, dan 6 dipastikan paling cepat bisa dilakukan pekan depan.
Sejumlah lurah di Gunungkidul mulai bersuara berkaitan dengan isu penyetopan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Apabila benar-benar dihentikan, lurah siap membuat aksi menolak kebijakan tersebut.
Penerima dana bantuan untuk meringankan beban pandemi Corona dari dana desa di Bantul dipastikan berubah.
Balai Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, digeruduk ratusan warga desa setempat pada Senin (22/6/2020) pagi. Mereka protes lantaran menilai penggunaan dana di pemerintahan desa (pemdes) tidak transparan.
Pemerintah mengizinkan desa memberikan bantuan untuk warga miskin dari dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan perbankan menjadi salah satu hambatan dalam upaya percepatan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang anggarannya bersumber dari dana desa. Selain belum semua desa melaporkan laporan pertanggungjawaban pencairan tahap pertama, ditemukan pula ratusan Kepala Keluarga (KK) ganda sebagai penerima BLT-DD.
Pemerintah terus menangani Covid-19 dengan menyalurkan dana ke masyarakat. Untuk desa, pemerintah sudah menyalurkan dana desa untuk kepentingan penanganan Covid-19 per 5 Juni 2020 mencapai Rp2,88 triliun atau 12% dari total alokasi dana desa yang dikucurkan selama tahap 1 sebesar Rp23,7 triliun.
Wacana penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan masih belum ada kepastian. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Gunungkidul masih menunggu aturan resmi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
