Sejumlah permasalahan ditemukan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang anggarannya bersumber dari dana desa. Selain belum semua desa melaporkan laporan pertanggungjawaban pencairan tahap pertama, ditemukan pula ratusan Kepala Keluarga (KK) ganda sebagai penerima BLT-DD.
Pemerintah terus menangani Covid-19 dengan menyalurkan dana ke masyarakat. Untuk desa, pemerintah sudah menyalurkan dana desa untuk kepentingan penanganan Covid-19 per 5 Juni 2020 mencapai Rp2,88 triliun atau 12% dari total alokasi dana desa yang dikucurkan selama tahap 1 sebesar Rp23,7 triliun.
Wacana penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan masih belum ada kepastian. Pasalnya, hingga saat ini Pemkab Gunungkidul masih menunggu aturan resmi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengurangi syarat penyaluran dana desa pada tahap I dan tahap II, berikut rinciannya.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yang tersendat di tingkat kabupaten bisa tersalurkan dengan baik.
Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo, mengakui Pemkab terpaksa memotong ADD menyusul adanya penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Sejumlah kepala desa di Gunungkidul mengeluhkan kebijakan pemotongan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten. Kebijakan ini dinilai mengganggu operasional pemerintahan desa (pemdes).
Pemerintah Kabupaten Sleman masih mendata keluarga miskin (gakin) yang dapat menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Pemkab Gunungkidul memastikan adanya bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa dan disalurkan oleh pemerintah desa.
Guna mendukung upaya penanggulangan pandemi Corona, pagu anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat dipotong. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.35/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
