Pilkades Klaten diwarnai kericuhan seusai penghitungan suara di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, dan Pilkades Pucang Miliran, Kecamatan Tulung, Rabu (13/3/2019).
Sejumlah kepala desa (kades) di Gunungkidul mengeluhkan molornya pencairan dana desa termin pertama 2019. Molornya pencairan bukan yang pertama karena sejak 2015 pencairan tak pernah tepat waktu.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) menilai penyelewengan dana desa oleh kepala desa hanya karena kesalahan administratif. Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo mengklaim tata kelola penggunaan dana desa jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dana Desa untuk Kabupaten Gunungkidul pada 2019 ini mengalami kenaikan sebesar kurang lebih Rp18 miliar. Rencananya dana desa tersebut akan cair pada Maret mendatang.Dana Desa untuk Kabupaten Gunungkidul pada 2019 ini mengalami kenaikan sebesar kurang lebih Rp18 miliar. Rencananya dana desa tersebut akan cair pada Maret mendatang.
Pemerintah Kabupaten Bantul belum bisa menentukan langkah untuk menindaklanjuti penyesuaian gaji kepala desa dan perangkat desa yang mulai berlaku pada 2020 mendatang. Alasannya karena petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) belum ada.
Setelah pembangunan infrastruktur desa, para kepala desa diminta untuk berpikir ke arah pemberdayaan ekonomi desa. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ancol, Rabu (20/2/2019).
Ratusan dukuh atau kepala dusun, yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Sleman Cokro Pamungkas mendatangi DPRD Sleman pada Senin (18/2/2019). Mereka mendesak agar rencana pemberian penghasilan tetap (siltap) kepada perangkat desa segera direalisasikan.
Penyerapan Dana Desa yang terus meningkat setiap tahun menjadi torehan sejarah dengan tinta emas bagi pemerintah. Pasalnya, muncul anggapan serapan anggaran yang tinggi tentunya menumbuhkan kesejahteraan dan perekonomian perdesaan.
Sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk dapat mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
Penyaluran dana desa tahap pertama sudah masuk kas desa. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mencatat semua desa sudah menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan tidak ada penundaan pencairan.
