Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK ) Kota Jogja mengusulkan penggunaan dana kelurahan mengacu pada perencanaan hasil musyawarah pembangunan (musrenbang) yang tidak terealisasi.
Dana desa termin pertama 2019 untuk Kabupaten Gunungkidul sudah cair pada Maret ini. Sebanyak 144 desa yang ada di Bumi Handayani masing-masing menerima dana desa kurang lebih Rp180 juta.
Pilkades berlangsung di 269 desa di Kabupaten Klaten, Rabu (13/3/2019). Secara umum pilkades berlangsung lancar meski terjadi kericuhan di Ponggok dan Pucang Miliran
Anggaran dana desa dinilai belum efektif memangkas tingkat pengangguran di pedesaan kendati besaran danaterus meningkat.
Pilkades Klaten diwarnai kericuhan seusai penghitungan suara di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, dan Pilkades Pucang Miliran, Kecamatan Tulung, Rabu (13/3/2019).
Sejumlah kepala desa (kades) di Gunungkidul mengeluhkan molornya pencairan dana desa termin pertama 2019. Molornya pencairan bukan yang pertama karena sejak 2015 pencairan tak pernah tepat waktu.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) menilai penyelewengan dana desa oleh kepala desa hanya karena kesalahan administratif. Menteri Desa dan PDT Eko Putro Sandjojo mengklaim tata kelola penggunaan dana desa jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Dana Desa untuk Kabupaten Gunungkidul pada 2019 ini mengalami kenaikan sebesar kurang lebih Rp18 miliar. Rencananya dana desa tersebut akan cair pada Maret mendatang.Dana Desa untuk Kabupaten Gunungkidul pada 2019 ini mengalami kenaikan sebesar kurang lebih Rp18 miliar. Rencananya dana desa tersebut akan cair pada Maret mendatang.
Pemerintah Kabupaten Bantul belum bisa menentukan langkah untuk menindaklanjuti penyesuaian gaji kepala desa dan perangkat desa yang mulai berlaku pada 2020 mendatang. Alasannya karena petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) belum ada.
Setelah pembangunan infrastruktur desa, para kepala desa diminta untuk berpikir ke arah pemberdayaan ekonomi desa. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ancol, Rabu (20/2/2019).
