Kepala DP3AKBPMD Gunungkidul Sujoko mengatakan, alokasi dana desa dari APBN di 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2018. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan RP136 miliar, sedang di tahun lalu anggarannya hanya sebesar Rp117 miliar.
Pemkab Gunungkidul memastikan pencairan dana desa termin pertama bisa cair lebih cepat. Pasalnya, dana ini bisa dicairkan di triwulan pertama 2019. Namun demikian, prosesnya sangat bergantung terhadap kewajiban desa menyelesaikan APBDes sebagai syarat pencairan.
Pemerintah mengklaim masyarakat puas dengan pengelolaan dana desa selama ini.
Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pemangku kepentingan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan alokasi dana desa agar tidak main-main dengan program pembangunan daerah berbasis desa tersebut.
Kebijakan alokasi dana desa merupakan instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Nota Keuangan APBN 2019 menyebutkan bahwa pada tahun 2019, alokasi dana desa diarahkan untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif.
Janji Presiden RI, Joko Widodo untuk untuk mengucurkan dana desa pada 2019 sebesar Rp70 triliun diungkapkan, Jumat (15/12/2018).
Presiden Joko Widodo menjelaskan manfaat program dana desa, yang dilakukan pemerintah, tidak bisa dinikmati dalam waktu singkat, melainkan untuk jangka panjang.
Bupati Gunungkidul Badingah mengungkapkan potensi penyimpangan dana desa sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kewenangan yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk ikut mengawasi sejak dalam tahap perencanaan penyusunan kegiatan yag bersumber dari dana desa.
Pagu anggaran dana desa 2019 dari Pemerintah Pusat bakal mengalami kenaikan sebesar Rp19 miliar dibandingkan dengan alokasi yang diberikan di tahun ini. Kenaikan tersebut tidak lepas karena adanya kenaikan alokasi anggaran di pemerintah pusat.
Laporan keuangan dana desa ke depan bakal dibuat lebih sederhana.
