Bupati Gunungkidul Badingah mengungkapkan potensi penyimpangan dana desa sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kewenangan yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa. Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk ikut mengawasi sejak dalam tahap perencanaan penyusunan kegiatan yag bersumber dari dana desa.
Pagu anggaran dana desa 2019 dari Pemerintah Pusat bakal mengalami kenaikan sebesar Rp19 miliar dibandingkan dengan alokasi yang diberikan di tahun ini. Kenaikan tersebut tidak lepas karena adanya kenaikan alokasi anggaran di pemerintah pusat.
Laporan keuangan dana desa ke depan bakal dibuat lebih sederhana.
Desa Siraman, Kecamatan Wonosari menjadi satu-satunya desa di Gunungkidul yang belum bisa mencairkan dana desa termin ketiga. Hal ini terjadi karena penyerapan anggaran di desa ini belum sesuai dengan persyaratan pencairan.
Pengangguran di desa tercatat meningkat kendati anggaran untuk desa terus digelontorkan.
Dana kelurahan sifatnya melengkapi anggaran kelurahan yang saat ini sudah diterima oleh kelurahan.
Dana kelurahan yang sudah diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal serega direalisasikan. Presiden meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi untuk dana kelurahan. Pemerintah berencana mengucurkan anggaran Rp3 triliun untuk dana kelurahan pada tahun depan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD Dalduk dan KB) Kulonprogo mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tak hanya menjalankan kegiatan simpan pinjam, tetapi harus aktif di sektor riil.
Dana desa triliunan rupiah hingga saat ini masih mangkrak di kas pemerintah daerah.
Pemerintah berambisi mewujudkan pendapatan per kapita per bulan di desa sebesar Rp2 juta pada 2025 dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US$1 triliun.
