Desa Siraman, Kecamatan Wonosari menjadi satu-satunya desa di Gunungkidul yang belum bisa mencairkan dana desa termin ketiga. Hal ini terjadi karena penyerapan anggaran di desa ini belum sesuai dengan persyaratan pencairan.
Pengangguran di desa tercatat meningkat kendati anggaran untuk desa terus digelontorkan.
Dana kelurahan sifatnya melengkapi anggaran kelurahan yang saat ini sudah diterima oleh kelurahan.
Dana kelurahan yang sudah diwacanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal serega direalisasikan. Presiden meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menyiapkan kerangka pengawasan dan evaluasi untuk dana kelurahan. Pemerintah berencana mengucurkan anggaran Rp3 triliun untuk dana kelurahan pada tahun depan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD Dalduk dan KB) Kulonprogo mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tak hanya menjalankan kegiatan simpan pinjam, tetapi harus aktif di sektor riil.
Dana desa triliunan rupiah hingga saat ini masih mangkrak di kas pemerintah daerah.
Pemerintah berambisi mewujudkan pendapatan per kapita per bulan di desa sebesar Rp2 juta pada 2025 dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga US$1 triliun.
Ratusan triliun anggaran negara selama beberapa tahun terakhir telah dialokasikan untuk desa.
Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang dana desa dan dana kelurahan mendapatkan berbagai tanggapan. Kepala Staf Presidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menampik rencana pencairan dana kelurahan kepada 8.485 kelurahan yang ada di Indonesia bukan sogokan di tahun politik.
Pemerintah perlu memberi banyak keleluasaan kepada desa untuk memanfaatkan dana desa. Di saat bersamaan, pangawasan harus semakin ketat untuk mencegah dana desa yang besarnya terus meningkat menjadi ladang korupsi.
