DLH Sleman Luncurkan Aplikasi Srawung, Bayar Retribusi Limbah Cair Cukup Lewat Ponsel
DLH Sleman meluncurkan aplikasi Srawung untuk memudahkan 5.000 pelanggan membayar retribusi limbah cair secara nontunai melalui ponsel maupun ATM.
Ahmad Sahide, dosen Hubungan Internasional Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengisi Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan kegiatan bertema Sekolah Demokrasi untuk Memperkuat Fondasi Demokrasi Indonesia Bersama Komunitas Belajar Menulis./Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA—Ahmad Sahide, dosen Hubungan Internasional Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengisi Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan kegiatan bertema Sekolah Demokrasi untuk Memperkuat Fondasi Demokrasi Indonesia Bersama Komunitas Belajar Menulis.
Pengabdian masyarakat itu berlangsung di Jogja pada 24 Maret 2021 dan diikuti 25 mahasiswa dan anak-anak muda.
“Tujuan PKM ini adalah untuk mendiskusikan dan memperdalam pemahaman demokrasi kepada generasi muda,” ujar Ahmad.
Kegiatan berlangsung dengan tiga materi dengan metode ceramah dan diskusi
“Kegiatan ini bermanfaat untuk memahami demokrasi lebih jauh dan menjadi bagian dari upaya untuk membenahi fondasi demokrasi kita ke depan,” ujar Ahmad. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DLH Sleman meluncurkan aplikasi Srawung untuk memudahkan 5.000 pelanggan membayar retribusi limbah cair secara nontunai melalui ponsel maupun ATM.
Sultan HB X tidak melarang demonstrasi di Malioboro, tetapi meminta peserta berkoordinasi dengan polisi karena kawasan itu strategis.
Pakar IPB mengingatkan pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo harus mempertimbangkan kesesuaian habitat dan kondisi satwa.
Hingga 360.000 orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di Prancis pada 17 November untuk memprotes kenaikan biaya hidup.
Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penipuan investasi Tenun Tonic. Sebanyak 96 orang melapor dengan kerugian Rp1,9 miliar.
Divpropam Polri mulai menyidangkan Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan.