Smart Province Bukan Sekadar Internet dan Aplikasi

JOGJA – Istilah Smart Province bukan sekadar soal memasang jaringan internet atau membuat berbagai aplikasi digital. Konsep tersebut mencakup pemanfaatan teknologi, pengelolaan data, serta kesiapan sumber daya manusia untuk membangun pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Konsep tersebut dibahas dalam bedah buku berjudul Transformasi Digital Menuju Smart Province karya anggota Komisi A DPRD DIY, Raden Stevanus Christian Handoko, di Balai RW 14, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Jogja, Kamis (1/10).

Bedah buku yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY tersebut menghadirkan sejumlah pembicara. Dalam kegiatan itu, Stevanus menjelaskan transformasi digital kini telah masuk ke berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari perdagangan, usaha hingga pelayanan.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan teknologi tidak lagi hanya digunakan oleh sektor tertentu, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Stevanus menilai DIY memiliki modal yang cukup kuat untuk menuju Smart Province. Selain memiliki banyak perguruan tinggi dan sumber daya manusia, penggunaan teknologi juga mulai terlihat dalam aktivitas ekonomi masyarakat, seperti transaksi menggunakan QRIS hingga pemanfaatan teknologi di sektor pertanian dan perikanan.

Meski demikian, Stevanus mengingatkan masih adanya kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan akses yang sama sehingga transformasi digital perlu memperhatikan kesiapan sumber daya manusia.

“Ketika bicara mengenai transformasi digital, sebenarnya pusat dari proses transformasi digital adalah SDM-nya,” kata Stevanus.

Menurut dia, Smart Province juga membutuhkan integrasi data dan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, masyarakat, dan media perlu terlibat dalam membangun ekosistem digital.

AI Jadi Alat Bantu

Editor buku Transformasi Digital Menuju Smart Province, Bara Wahyu Riyadi, mengatakan transformasi digital pada dasarnya mengubah proses yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digital. Perubahan tersebut, menurutnya, dapat membuat pekerjaan menjadi lebih cepat tanpa selalu berarti menghilangkan pekerjaan manusia.

Bara mencontohkan proses penyusunan tata letak buku Transformasi Digital Menuju Smart Province. Pada 2024, dia membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk mengerjakan tata letak buku tersebut. Sementara jika menggunakan bantuan AI terkini, proses serupa dapat dilakukan jauh lebih cepat.

Menurut dia, contoh tersebut menunjukkan AI dapat diposisikan sebagai alat bantu dalam pekerjaan. Masyarakat dapat memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mencari informasi, membuat materi promosi hingga menganalisis peluang usaha.

Perlu Perencanaan dan Regulasi

Praktisi ekosistem startup dan inovasi, Awang Dhewangga, mengatakan persoalan dalam transformasi digital bukan hanya menciptakan atau menerapkan teknologi baru. Hal yang juga penting adalah memastikan teknologi tersebut memiliki tujuan yang jelas dan dapat digunakan dalam jangka panjang.

“Hal yang saya lihat adalah kita sangat mudah untuk mengaplikasikan suatu aplikasi baru, suatu sistem baru, tapi sebenarnya langkah ke depannya, ke jangka panjangnya kita enggak tahu sebenarnya aplikasi-aplikasi itu buat apa,” kata Awang.

Karena itu, pengembangan Smart Province perlu disertai perencanaan, regulasi, anggaran, kelembagaan, infrastruktur, dan ekosistem yang saling mendukung. Dia juga menekankan pentingnya kesiapan masyarakat dalam menerima teknologi baru.

Awang menyebut salah satu rekomendasi dalam buku tersebut adalah penguatan regulasi, termasuk gagasan mengenai Perda Smart Province. Regulasi dinilai penting agar inovasi memiliki dasar dan dapat diterapkan secara lebih terarah.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPAD DIY, Zulfa Kurniawan, menambahkan transformasi digital juga perlu diikuti kemampuan literasi masyarakat.

Menurutnya, derasnya informasi di media sosial membuat masyarakat harus mampu memilih sekaligus menggunakan informasi secara tepat. Zulfa mengatakan budaya membaca tetap diperlukan di tengah perubahan teknologi.

Kemampuan literasi menjadi bekal agar masyarakat tidak hanya cepat menerima informasi, tetapi juga mampu memeriksa dan memahami informasi sebelum menggunakannya. (ADV)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.