Warga Diminta Tak Hanya Mengingat Wakil Rakyat Saat Pemilu

JOGJA—Warga tak seharusnya hanya mengingat wakil rakyat saat Pemilu. Pesan itu menjadi salah satu bahasan dalam bedah buku 1001 Tanya Untuk Wakil Rakyat karya Farhan Acha yang mengangkat berbagai persoalan masyarakat sekaligus cara warga memahami dan mengawal kerja wakil rakyat.

Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, mengatakan buku tersebut relevan untuk mendorong masyarakat memahami hubungan antara pemilih dan wakil rakyat setelah pemilu. Dia menilai masyarakat tetap berperan untuk menyampaikan persoalan dan mengawal kinerja anggota Dewan selama lima tahun masa jabatan.

“Anggota Dewan pada dasarnya tidak punya atasan. Atasan sesungguhnya dari anggota Dewan adalah masyarakat,” kata Budi dalam bedah buku 1001 Tanya Untuk Wakil Rakyat di Balai Juminahan, Kelurahan Tegalpanggung, Kemantren Danurejan, Kota Jogja, Jumat (11/9/2026).

Menurut Budi, masyarakat juga perlu memahami bahwa anggota legislatif memiliki fungsi yang berbeda dengan pejabat eksekutif. Dewan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, sedangkan pelaksanaan teknis program pemerintahan menjadi ranah eksekutif.

“Anggota Dewan bertindak sebagai wakil rakyat yang memegang tiga fungsi pokok, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran,” ujarnya.

Karena itu, masyarakat perlu cermat memilih wakil rakyat karena kebijakan dan penganggaran yang dihasilkan akan kembali dirasakan masyarakat.

Tak Lagi Pasif

Sementara itu, penulis buku 1001 Tanya Untuk Wakil Rakyat, Farhan Acha, mengatakan buku tersebut berangkat dari keresahan dan keluhan masyarakat Kota Jogja selama beberapa tahun terakhir.

Berbagai persoalan yang menjadi bahan buku antara lain masalah sosial, pembangunan, hingga kesulitan warga mengakses bantuan. Dia berharap masyarakat tidak lagi pasif ketika berhadapan dengan persoalan publik, tetapi memahami bagaimana menyampaikan aspirasi dan mengawal kerja lembaga yang memiliki kewenangan.

Masyarakat juga diminta menyampaikan kebutuhan secara spesifik jika program yang tersedia belum menjawab persoalan di lapangan.

“Kalau memang program dari pemerintah tidak bermanfaat, usulkan dan sampaikan kepada wakil rakyatnya agar bisa diganti dengan program lain yang lebih bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, praktisi, M. Andri Perdana, mengatakan masyarakat perlu memanfaatkan keberadaan anggota Dewan sepanjang lima tahun masa jabatan. Menurut dia, hubungan antara warga dan wakil rakyat tidak seharusnya berhenti setelah proses pemilu selesai.

Dia menilai masyarakat juga perlu memiliki literasi politik agar tidak hanya dimanfaatkan ketika musim pemilu atau terjebak pada pemberian uang dan sembako.

Andri mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan tiga fungsi Dewan melalui jalur penganggaran, pengawasan, maupun legislasi. Kebutuhan pembangunan seperti penerangan jalan umum dan drainase, misalnya, dapat diusulkan melalui Pokok Pikiran (Pokir) Dewan maupun musrenbang.

Selain pembangunan fisik, Andri mengatakan masyarakat dapat meminta bantuan Dewan untuk persoalan sosial yang mendesak, seperti BPJS yang tidak aktif, kendala biaya rumah sakit, hingga pendampingan ketika ijazah sekolah tertahan.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu ragu mencari anggota Dewan yang mau merespons aspirasi mereka.

Adapun Pustakawan Madya DPAD DIY, Hadi Pranoto, mengatakan bedah buku rutin digelar untuk meningkatkan minat masyarakat membaca buku fisik. Dia mengatakan pemilihan buku 1001 Tanya Untuk Wakil Rakyat dilakukan melalui diskusi bersama DPRD DIY.

“Buku ini dipilih karena dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya untuk membantu warga memahami peran wakil rakyat dan mendorong keterlibatan mereka dalam mengawal persoalan di lingkungan sekitar,” kata dia. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.