PENDAPATAN DAERAH: Pemkab Diminta Memaksimalkan Jasa Katering di YIA

WATES—Pemkab Kulonprogo memutuskan memangkas target pendapatan daerah sebesar 5,77% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kulonprogo 2026. DPRD Kulonprogo menyebut salah satu potensi sumber pendapatan daerah adalah jasa katering untuk maskapai dan karyawan YIA.

DPRD Kulonprogo bersama Pemkab Kulonprogo menandatangani APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna (Rapur), Selasa (15/9/2026). Penandatanganan keputusan bersama ini juga dibarengi dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026.

Meski seluruh fraksi DPRD Kulonprogo menyetujui rincian APBD Perubahan 2026, tetap diberikan sejumlah catatan kritis terkait strategi pendapatan daerah, perbaikan infrastruktur jalan, hingga persoalan pendataan warga miskin.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulonprogo, Angga Pratama, menjelaskan target pendapatan daerah pada APBD 2026 yang semula direncanakan sebesar Rp1,56 triliun akhirnya diturunkan menjadi Rp1,47 triliun. Penurunan ini dipicu anjloknya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 10,30% atau menyusut Rp114,66 miliar.

Namun, di tengah tekanan penurunan dana transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru menunjukkan tren positif. PAD Kulonprogo diproyeksikan naik 3,73% menjadi Rp439,88 miliar, disokong lonjakan penerimaan retribusi tempat wisata yang menyumbang tambahan sekitar Rp2 miliar.

Jasa Katering

Untuk menggenjot penerimaan daerah, Banggar DPRD mendesak Pemkab berani mengambil langkah terobosan. Salah satu potensi besar yang disorot Dewan adalah pajak katering di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).

"Seiring meningkatnya aktivitas penerbangan, sektor jasa katering untuk maskapai dan karyawan bandara punya potensi ekonomi besar. Pemkab harus segera memetakan pelaku usaha katering udara di kawasan YIA agar kewajiban pajaknya masuk secara optimal ke kas daerah," ujar Angga.

Ia menambahkan sektor jasa katering untuk maskapai maupun karyawan bandara memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.

Sementara itu, Wakil Bupati Kulonprogo, Ambar Purwoko, menyampaikan postur APBD Perubahan 2026 yang disepakati sebesar Rp1,47 triliun terdiri atas pendapatan yang bersumber dari PAD senilai Rp439,88 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp998,76 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 disepakati sebesar Rp1,58 triliun yang terdiri atas belanja operasional Rp1,34 triliun, belanja modal Rp113,41 miliar, belanja transfer Rp121,02 miliar, dan belanja tidak terduga Rp6,36 miliar.

Dari rincian tersebut, defisit yang terjadi sebesar Rp107,75 miliar. Defisit tersebut akan ditutup sepenuhnya melalui selisih Pembiayaan Netto dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2025 sebesar Rp115,12 miliar dikurangi Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp7,37 miliar.

Setelah ini, Pemkab akan segera menyerahkan berkas Raperda Perubahan APBD TA 2026 kepada Gubernur DIY untuk dievaluasi sebelum sah diundangkan menjadi peraturan daerah (perda).

"Kami mengingatkan kembali kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk bersama-sama meningkatkan kinerja sehingga program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan yang direncanakan," kata Ambar. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.