Ketua Bawaslu Kota Jogja, Andie Kartala: Bertekad Kawal Reformasi sejak Muda

JOGJA—Perjuangan menegakkan demokrasi, merupakan perjuangan yang nyaris tanpa henti. Spirit itulah yang terus dikobarkan oleh Ketua Bawaslu Kota Jogja, Andie Kartala.

Lahir di Kulonprogo, 13 Juni 1978, Andie sudah akrab dengan perjuangan demokrasi dan sosial melalui organisasi.

Sejak berkuliah, Andie sudah aktif berorganisasi di bawah naungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Organisasi tersebut yang membawanya memiliki kesadaran lebih mendalam mengenai bagaimana demokrasi itu harus dijalankan. “Salah satu momentum penegakan demokrasi itu ya saat pemilu,” kata Andie saat ditemui di ruangannya, Kamis (7/9/2023).

Pengalamannya ketika kuliah membawanya banyak berkecimpung di bidang sosial kemanusiaan.

Begitu pula saat dia terlibat dalam serangkaian aksi demonstrasi pada 1998 pun mengantarkannya pada aktivitas sosialnya hingga kini. 

“Sudah menjadi concern saya sejak 1998, saya juga bagian dari teman-teman 1998 waktu kita menurunkan rezim Soeharto. Menurut saya, sudah menjadi tanggung jawab pribadi saya maupun kawan-kawan yang berjuang dalam reformasi untuk mengisi era reformasi ini, salah satunya bagaimana menegakkan demokrasi di dalam reformasi ini,” kata dia.

Setelah peristiwa jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998, pria penggemar buku Di Bawah Bendera Revolusi tersebut pun merasa bertanggung jawab mengisi reformasi dan mengawal proses berlangsungnya demokrasi dari tahun ke tahun. 

BACA JUGA: Komitmen Jaga Warga Mewujudkan Pemilu 2024 Berjalan Damai dan Kondusif

Selepas dari perguruan tinggi, Andie sempat bekerja di perbankan selama empat tahun. Namun, menurut Andie pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan hati nuraninya, maka dia memutuskan untuk beralih profesi.

Kemudian, Andie pun memilih terlibat dalam aksi pemberdayaan masyarakat sipil di Indonesia dalam naungan Penabulu Foundation. 

“Ketika bekerja di Penabulu Foundation, saya fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, pendampingan masyarakat, advokasi masyarakat yang mungkin terpinggirkan oleh sistem, oleh kebijakan pemerintah,” katanya. 

Saat itulah, dia mengaku banyak melakukan advokasi masyarakat terpinggirkan. Beberapa di antaranya adalah soal proses pendaftaran tanah melalui Prona di Kulonprogo beberapa waktu lalu.

Di sana dia mendapati bahwa masyarakat seharusnya mendapatkan sertifikat tanah gratis, namun nyatanya masih ditemukan adanya pungutan liar (pungli). Dari pengalamannya itu, dia mendapati bahwa ada masyarakat belum mendapatkan haknya. 

Perjuangan terus ia gelorakan. Kali ini, dia kembali ke jalur awal, yakni penegakan demokrasi saat bergabung dalam Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gondokusuman pada Oktober 2022.

Pengalamannya itu membuatnya memiliki keinginan melakukan pengawasan pemilu bagi masyarakat yang lebih luas di Kota Jogja. Setelah itu dia pun menjadi bagian dari Bawaslu Kota Jogja. 

Kawal Demokrasi 

Dalam proses mengawal demokrasi di Indonesia, menurut Andie, dapat dilakukan dengan memastikan pemilu berjalan sesuai dengan aturan. Itulah yang ia lakukan saat ini ketika duduk sebagai Ketua Bawaslu Kota Jogja.

“Kalau bicara demokrasi, pemilu juga menjadi bagian dari demokrasi, di situlah demokrasi harus bisa ditegakkan. Lewat pemilu yang bermartabat. Pemilu yang merupakan kedaulatan rakyat itu jangan sampai dicederai dengan perilaku yang jauh dari semangat demokrasi,” katanya. 

Menurut pria yang mengaku menyukai joging tersebut, demokrasi di Indonesia pasca reformasi, telah terlihat upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (jurdil). 

Meski begitu, Andie masih melihat beberapa tantangan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas di Kota Jogja, antara lain masyarakat yang masih mudah terpecah belah dan terprovokasi. Melalui edukasi dan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu, tantangan tersebut berupaya diatasi.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.