Komisioner Bawaslu Jogja, Jantan Putra Bangsa: Politik Identitas Jadi Tantangan

JOGJA—Ketertarikan pria bernama lengkap Jantan Putra Bangsa ini untuk mengawal demokrasi tercetus sejak dia aktif di organisasi mahasiswa. Ketika itu, sekitar 2007, dia tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UGM.

“Sejak mahasiswa saya aktivis di GMNI, sehingga saya dekat dengan dunia politik dan demokrasi. Itu yang membuat saya tertarik untuk masuk ke Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] Kota Jogja. Saya ingin mengawal jalannya demokrasi,” katanya saat ditemui di kantor Bawaslu Kota Jogja, Kamis (7/9).

Selama di GMNI itulah, pria kelahiran Jogja, 20 September 1987 tersebut semakin mengenal dan berjejaring dengan berbagai mahasiswa lain lintas fakultas.

Dalam mengikuti organisasi tersebut, Jantan yang kini menjabat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja dan bertugas di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa tersebut juga belajar mengenai implementasi demokrasi yang baik ketika pergantian pengurus yang lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat, bukan voting.

BACA JUGA: Kampanye di Sekolah Jadi Hal Baru, Bawaslu DIY: Harus Tertib dan Aman

Pengalamannya mengikuti organisasi kemahasiswaan tersebut pun membuat Jantan sempat mengkritik mengenai pelaksanaan one man one vote dalam pemilu. “Waktu itu kritik kami terhadap one man one vote, karena dalam demokrasi kita sebenarnya kemusyawaratan perwakilan bukan secara langsung, tetapi menurut pandangan politik itu menuju modernisasi demokrasi, ya sudah tidak apa-apa,” kata pria lulusan Fakultas Filsafat dan Magister Kajian Budaya dan Media UGM itu.

Kritiknya tersebut pun mengantarkan Jantan pada pemikiran bahwa sebagai mahasiswa ketika tidak senada terhadap kebijakan tertentu maka dapat mengajukan demonstrasi, meski belum tentu didengar pejabat yang bersangkutan.

Pengalaman itulah yang kemudian mengantarkannya bergabung dalam proses perumusan kebijakan melalui Bawaslu Kota Jogja.

Pria penyuka buku-buku filsafat, ekonomi, politik dan sastra tersebut menilai pelaksanaan pemilu di Kota Jogja semakin hari semakin baik. Meski begitu masih ada tantangan yang dihadapi yakni terkait dengan politik identitas yang menyangkutpautkan dengan isu SARA.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Jantan pun mengajak masyarakat turut terlibat dalam pengawasan pemilu sebagai pengawas partisipatif.  “Kami akan berjejaring dengan berbagai komunitas, kita ajak mereka untuk menjadi pengawas partisipatif,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.