Dari Beasiswa hingga Hibah, Ini Dukungan Pemprov Jateng untuk Pesantren
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi para santri dan santriwati yang telah mengikuti Khotmil Qur’an di Pondok Pesantren Huffadhil Quran Fadllulloh
Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto (kanan) dan Gibran Rakabuming Raka (kiri) mengambil undian nomor urut pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). - Antara
JOGJA—Pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menilai pemberian subsidi energi saat ini tidak tepat sasaran. Paslon ini berencana mengubah pola subsidi energi agar masyarakat dapat lebih merasakan manfaatnya.
Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno meyakini 80% orang yang menikmati subsidi energi merupakan kelompok masyarakat mampu. "Karena yang membeli Pertalite itu rata-rata yang memiliki kendaraan, mampu, pribadi, bahkan punya kendaraan lebih dari satu, sehingga apa? Tidak tetap sasaran," ujarnya seusai acara
Capital Connect: Indonesia Elections & Economics di Grand Hyatt Jakarta pada Selasa (30/1/2024).
Agar energi subsidi tepat sasaran, Prabowo-Gibran ingin mengubah kebijakan sehingga penerima manfaat adalah orang yang memerlukan. "Pola subsidinya tidak ke produknya, tetapi ke orang," ungkapnya.
Baca Juga
Gibran Pastikan Transisi Energi Tidak Kurangi Lapangan Kerja
Swasembada Pangan dan Energi Jadi Prioritas Prabowo-Gibran
Gibran Optimistis Indonesia Bakal Jadi Raja Energi Dunia
Melalui skema tersebut, nantinya produk energi bersubsidi seperti Pertalite, Solar, serta LPG 3 kg tidak akan dijual dengan harga subsidi. Subsidi akan langsung diterima oleh masyarakat yang digunakan untuk membeli bahan bakar tersebut. Masyarakat yang dinilai membutuhkan subsidi akan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Yang ingin kami lakukan adalah bagaimana mengimplementasikan sebuah peraturan di mana hanya mereka yang masuk dalam kategori berhak untuk menggunakan itu apakah itu yayasan, masyarakat yang masuk dalam kategori DTKS," ujar Eddy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN).
Agar tepat sasaran dan efektif, pihaknya mengatakan DTKS juga harus diperbaiki. "Jadi orang per orang lah diberikan subsidi itu untuk kemudian mereka menggunakan untuk membeli produk. Produknya kemudian tidak ada subsidi lagi, pertalite harga rata, LPG 3 kilogram harganya rata, solar harganya rata. Subsidinya langsung ke penerima. Oleh karena itu, DTKS-itu harus diperbaiki," kata Eddy. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi para santri dan santriwati yang telah mengikuti Khotmil Qur’an di Pondok Pesantren Huffadhil Quran Fadllulloh
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.
Danantara memastikan tidak ada PHK terhadap 280 karyawan usai merger empat manajer investasi BUMN. AUM ditargetkan mencapai Rp350 triliun.
Indonesia dan Norwegia menyepakati perdagangan karbon 12 juta ton setara CO2 melalui proyek energi bersih PLN hingga 2038.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi para santri dan santriwati yang telah mengikuti Khotmil Qur’an di Pondok Pesantren Huffadhil Quran Fadllulloh
Polda DIY menetapkan dua tersangka pembawa molotov pasca demo 10 November di Jogja. Sebanyak 157 orang sempat diamankan polisi.