Masyarakat Jangan Mudah Termakan Hoaks di Era Banjir Informasi
Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi dan terhindar dari hoaks.
Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto (kanan) dan Gibran Rakabuming Raka (kiri) mengambil undian nomor urut pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). - Antara
JOGJA—Pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menilai pemberian subsidi energi saat ini tidak tepat sasaran. Paslon ini berencana mengubah pola subsidi energi agar masyarakat dapat lebih merasakan manfaatnya.
Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno meyakini 80% orang yang menikmati subsidi energi merupakan kelompok masyarakat mampu. "Karena yang membeli Pertalite itu rata-rata yang memiliki kendaraan, mampu, pribadi, bahkan punya kendaraan lebih dari satu, sehingga apa? Tidak tetap sasaran," ujarnya seusai acara
Capital Connect: Indonesia Elections & Economics di Grand Hyatt Jakarta pada Selasa (30/1/2024).
Agar energi subsidi tepat sasaran, Prabowo-Gibran ingin mengubah kebijakan sehingga penerima manfaat adalah orang yang memerlukan. "Pola subsidinya tidak ke produknya, tetapi ke orang," ungkapnya.
Baca Juga
Gibran Pastikan Transisi Energi Tidak Kurangi Lapangan Kerja
Swasembada Pangan dan Energi Jadi Prioritas Prabowo-Gibran
Gibran Optimistis Indonesia Bakal Jadi Raja Energi Dunia
Melalui skema tersebut, nantinya produk energi bersubsidi seperti Pertalite, Solar, serta LPG 3 kg tidak akan dijual dengan harga subsidi. Subsidi akan langsung diterima oleh masyarakat yang digunakan untuk membeli bahan bakar tersebut. Masyarakat yang dinilai membutuhkan subsidi akan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Yang ingin kami lakukan adalah bagaimana mengimplementasikan sebuah peraturan di mana hanya mereka yang masuk dalam kategori berhak untuk menggunakan itu apakah itu yayasan, masyarakat yang masuk dalam kategori DTKS," ujar Eddy yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN).
Agar tepat sasaran dan efektif, pihaknya mengatakan DTKS juga harus diperbaiki. "Jadi orang per orang lah diberikan subsidi itu untuk kemudian mereka menggunakan untuk membeli produk. Produknya kemudian tidak ada subsidi lagi, pertalite harga rata, LPG 3 kilogram harganya rata, solar harganya rata. Subsidinya langsung ke penerima. Oleh karena itu, DTKS-itu harus diperbaiki," kata Eddy. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman mengingatkan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi dan terhindar dari hoaks.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Guruh Soekarnoputra.
Sertifikat tanah elektronik menghubungkan data pemegang hak dengan NIK dan bidang tanah dengan nomor identifikasi elektronik.
BSU Rp600.000 Oktober 2026 belum diumumkan pemerintah. Simak syarat BSU tahun lalu dan cara cek status melalui situs resmi Kemnaker.
Rumah duka Guruh Soekarnoputra di Jakarta dipadati pelayat dan karangan bunga setelah maestro seni itu wafat pada usia 73 tahun.
Sebanyak 193 karya dari 131 seniman difabel dipamerkan dalam Suluh Sumurup Art Festival 2026 di Galeri Taman Budaya Yogyakarta (TBY).