Masyarakat Jangan Mudah Termakan Hoaks di Era Banjir Informasi

JOGJA— Wakil Ketua DPRD DIY, Budi Waljiman, mengingatkan masyarakat tidak cukup hanya mampu mencari informasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kemampuan memilah informasi menjadi tantangan yang semakin penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh hoaks maupun opini yang menyesatkan.

Gagasan tersebut disampaikan Budi saat menjadi narasumber dalam bedah buku berjudul 1001 Tanya Untuk Wakil Rakyat karya Farhan Acha di GOR Bener, Kemantren Tegalrejo, Kota Jogja, Jumat (25/9/2026) siang.

Dalam bedah buku yang digagas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY bersama DPRD DIY tersebut, Budi mengatakan perkembangan teknologi telah membuat akses terhadap informasi jauh lebih mudah dibandingkan masa lalu.

“Kalau tantangan zaman dulu adalah bagaimana kita mencari informasi, tantangan hari ini adalah bagaimana kita memfilter informasi,” kata legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.

Budi menggambarkan perubahan tersebut dengan pengalaman masyarakat ketika akses informasi masih terbatas. Dahulu, masyarakat harus mencari buku, membaca koran, atau mengakses bahan bacaan yang tersedia di fasilitas umum untuk mendapatkan informasi.

Kini, hampir semua informasi dapat ditemukan hanya dengan mengetik kata kunci melalui telepon seluler. Namun, kemudahan tersebut juga membuat masyarakat dibanjiri informasi dengan tingkat kebenaran yang beragam.

Karena itu, Budi menilai kemampuan literasi menjadi penting agar masyarakat tidak mudah menerima informasi begitu saja. Menurut dia, rendahnya literasi membaca dan literasi digital dapat membuat seseorang lebih mudah termakan hoaks maupun opini yang dibuat untuk kepentingan tertentu.

“Kalau tidak sering membaca, literasi membaca kurang, literasi digital kurang, saya pastikan akan terjerumus kepada opini-opini yang tidak benar, termakan hoaks-hoaks yang tidak benar,” ujarnya.

Fungsi Legislatif

Praktisi literasi, M. Andri Perdana, menjelaskan anggota DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga warga perlu memahami sekaligus mengawasi pelaksanaannya.

Andri mencontohkan fungsi pengawasan dapat digunakan masyarakat untuk mengawal persoalan pendataan warga penerima bantuan. Menurut dia, ketika ada warga yang secara kondisi seharusnya berhak menerima bantuan tetapi masuk dalam kategori data yang tidak sesuai, masyarakat dapat menyampaikan persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan DPRD.

Sementara itu, penulis buku 1001 Tanya Untuk Wakil Rakyat, Farhan Acha, mengatakan bukunya lahir dari berbagai keluhan dan persoalan yang ditemuinya di tengah masyarakat Kota Jogja selama tiga hingga lima tahun terakhir.

Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan masalah sosial, pembangunan, jalan rusak, hingga akses terhadap bantuan pemerintah.

Farhan mengatakan buku tersebut ditulis selama sekitar dua tahun dengan mengikuti berbagai aktivitas masyarakat bersama wakil rakyat. Dia ingin masyarakat tidak berhenti pada aktivitas memilih saat pemilu, tetapi memahami bagaimana menyampaikan aspirasi dan mengawal kerja wakil rakyat setelah terpilih.

“Buku ini menjadi panduan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kedewanan. Kalau ada Dewan, pertanyaannya seperti apa. Kalau ada Dewan, cara mengakses programnya seperti apa. Kalau ada permasalahan, disampaikannya seperti apa,” kata Farhan.

Pustakawan Madya DPAD DIY, Hadi Pranoto, menambahkan penguatan literasi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minat baca, daya baca terhadap teks panjang, hingga kemampuan memahami dan menceritakan kembali bacaan.

“Kebiasaan membaca masyarakat juga kerap berhenti setelah menyelesaikan pendidikan formal,” kata dia. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.