Geopark Jogja Didorong Tembus Pengakuan Dunia

JOGJA- Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan berbagai langkah strategis agar Geopark Jogja dapat naik level menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp). Persiapan tersebut kini memasuki tahap penataan rencana induk, integrasi data digital, hingga penguatan sinergi lintas instansi.

Geopark Jogja telah menyandang status Geopark Nasional sejak 2025 dengan total 15 geosite yang tersebar di wilayah DIY. Status tersebut menjadi modal awal sebelum diajukan menuju UNESCO Global Geopark dalam beberapa tahun mendatang.

Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Sekretariat Daerah (Setda) DIY, Agnes Dhiany Indria Sari, mengatakan saat ini Pemda DIY sedang melakukan review terhadap rencana induk pengembangan geopark. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap Peraturan Gubernur DIY No.71/2022 tentang Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) di DIY.

Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan geopark di DIY dapat lebih terintegrasi dengan pengembangan geosite di berbagai daerah.

“Kami saat ini sedang menyiapkan Geopark kami menuju ke aspiring UGGp. Tentunya banyak hal yang kemudian saat ini sedang kami siapkan,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi Bersama Tata Kelola Pengembangan dan Pengelolaan Geopark Nasional Jogja di Gedhong Pracimasana Lantai 2, Kompleks Kepatihan, Senin (11/5).

Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia (RI), Togu Santoso Pardede, mengatakan Geopark Jogja memiliki potensi menyandang status UNESCO karena memiliki falsafah Hamemayu Hayuning Bawana yang selaras dengan konsep geopark, yakni menyeimbangkan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan.

Ia menyebut pengembangan Geopark Jogja juga memerlukan rencana induk yang mampu menghubungkan berbagai sektor seperti budaya, pariwisata, lingkungan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Rencana induk tersebut nantinya menjadi pedoman utama dalam pengembangan kawasan geopark secara berkelanjutan. Penyusunannya juga mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 15 Tahun 2020.

Selain rencana induk, pemerintah juga menilai Geopark Jogja membutuhkan visi bersama dan rencana aksi yang jelas agar pengembangan kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dia mengatakan, saat ini merupakan momentum penting untuk menyusun rencana bersama tersebut sebelum Geopark Jogja diajukan menuju UNESCO Global Geopark.

“Berarti 2027 diusulkan, 2028 assessment Juli, bulan September bisa keluar menjadi Geopark Global, 2029 dapat sertifikat. Berarti ada sekitar 3 tahun rencana induk ini masih bisa dipakai,” jelasnya.

Ekonomi Lokal

Togu menyebut DIY memiliki potensi besar yang selama ini belum digarap secara optimal. Karena itu, pengembangan geopark diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor wisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan UMKM di sekitar kawasan.

Ia menilai pengembangan geopark menjadi bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan nasional karena mampu menggabungkan aspek konservasi alam, budaya, edukasi, hingga ekonomi lokal.

Saat ini Indonesia tercatat memiliki 12 UNESCO Global Geopark dan menempati peringkat ketiga dunia. Posisi tersebut dinilai menjadi peluang bagi Geopark Jogja untuk ikut masuk dalam jaringan geopark dunia.

“Tahun ini ada sesuatu urgensi bagi Geopark Jogja yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama, Geopark Jogja sudah menjadi Geopark Nasional. Dan tentunya kita akan tingkatkan menjadi UNESCO Global Geopark,” lanjutnya.

Penguatan Geopark Jogja juga diharapkan mampu memperluas promosi kawasan berbasis geologi dan budaya di DIY sehingga tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga pusat edukasi dan konservasi berkelas internasional. (Adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.