Pemprov Jateng Perluas Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM
Sebanyak 2,5 juta produk di Jawa Tengah telah bersertifikat halal. Pemprov Jateng memperkuat pendampingan UMKM dan akses layanan sertifikasi.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menerima LHP atas LKPD 2025 dari BPK di Semarang, Kamis (11/6/2026). (Istimewa/Bagian Prokopim Setda Klaten)
KLATEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten kembali meraih prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025.
Selama delapan kali berturut-turut sejak 2018, Pemkab Klaten mempertahankan opini WTP. Penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2025 dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Kamis (11/6/2026). LHP diterima langsung Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.
Seusai kegiatan, Mas Hamenang menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran Pemkab Klaten dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan sesuai ketentuan.
“Alhamdulillah hari ini bersama-sama dengan rekan-rekan Bupati, Walikota, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah kita menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 dari BPK. Dan alhamdulillah kita kembali mendapatkan opini WTP. Sehingga kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran rekan-rekan pemerintah daerah,” kata Mas Hamenang berdasarkan keterangan tertulis dari Bagian Prokopim Setda Klaten.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya menjadi indikator tertib administrasi dan pengelolaan keuangan. Prestasi itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program-program yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Tentu ini pencapaian yang luar biasa dan bukti bahwasanya kita bekerja semakin lebih baik dari sebelumnya. Harapannya tentu kita bisa tidak hanya sekadar mendapatkan opini WTP, tapi bagaimana dalam rangka pengelolaan keuangan daerah kita semakin akuntabel, kemudian semakin bisa membuat program-program yang tentu menjadi solusi bagi warga masyarakat di Kabupaten Klaten,” lanjut Mas Hamenang.
Mas Hamenang juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pendampingan dan pemeriksaan yang telah dilakukan. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Sekali lagi terima kasih kepada BPK atas opini WTP-nya. Semoga ke depan kami dalam rangka pengelolaan keuangan di Kabupaten Klaten menjadi semakin lebih baik dan sejahtera,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 2,5 juta produk di Jawa Tengah telah bersertifikat halal. Pemprov Jateng memperkuat pendampingan UMKM dan akses layanan sertifikasi.
Jadwal KRL Jogja-Solo 10 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Kulonprogo merehabilitasi Gor dan Stadion Cangkring serta mengusulkan sejumlah fasilitas lain sebagai venue Porda DIY 2027.
Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang merilis poster dan mengumumkan jadwal tayang di bioskop Indonesia pada 28 Januari 2027.
Pasien dialisis dan transplantasi ginjal berisiko lebih tinggi terkena cacar api. Kenali komplikasi dan pentingnya pencegahan.
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp1,25 miliar untuk normalisasi empat luweng pada 2026 sebagai upaya mengurangi risiko banjir.