PPBMP Bantul Dilanjutkan 2026, Warga Tetap Jadi Prioritas

BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul memastikan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Padukuhan (PPBMP) tetap dilanjutkan pada 2026. Program ini dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendukung pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di tingkat padukuhan.

Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, mengatakan PPBMP menjadi salah satu program unggulan Pemkab Bantul yang dirancang untuk mempercepat pembangunan berbasis masyarakat melalui bantuan keuangan langsung.

“Program ini difokuskan pada penanganan berbagai persoalan mendasar, seperti kemiskinan, stunting, serta pembangunan infrastruktur padukuhan berskala kecil yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Aris, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, keberlanjutan program ini tidak lepas dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Meski begitu, pada tahun ini besaran anggaran mengalami penyesuaian dari Rp50 juta menjadi Rp40 juta per padukuhan akibat keterbatasan anggaran daerah.

Aris berharap masyarakat dapat memanfaatkan dana tersebut secara optimal, terutama untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, perlindungan sosial ketenagakerjaan, hingga pembangunan sarana dan prasarana padukuhan.

“Melalui program ini, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk menentukan kebutuhan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” katanya.

Ia menambahkan, usulan kegiatan PPBMP berasal dari masyarakat melalui musyawarah dusun (musdus) yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan. Mekanisme ini dinilai mampu mendorong partisipasi aktif warga sekaligus memastikan program tepat sasaran.

“Program ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tingkat padukuhan sehingga hasilnya lebih efektif dan berdampak langsung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemkab Bantul menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 10% pada 2026 melalui berbagai program pemberdayaan.

“Fokus utama kami adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan seperti PPBMP, percepatan desa mandiri dan berbudaya, serta perlindungan sosial,” kata Aris.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMKal) Bantul, Afif Umahatun, menyebut total anggaran PPBMP 2026 mencapai Rp37,3 miliar yang dicairkan dalam dua tahap.

“Untuk tahap pertama sebesar Rp18,6 miliar, dan hingga kini sudah tersalurkan sekitar Rp16,3 miliar,” jelasnya.

Afif mengungkapkan, masih ada sejumlah padukuhan yang belum menerima pencairan karena laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya belum rampung.

Ia menambahkan, pemanfaatan anggaran tahun ini mengalami perubahan. Sebanyak 40% dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting.

Program tersebut meliputi pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, bantuan pangan untuk keluarga rentan, serta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi warga kurang mampu dan relawan.

Berdasarkan data per 10 Juni 2026, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai melalui PPBMP mencapai 12.388 orang. Selain itu, program ini juga telah mendukung pemberian PMT kepada 3.109 balita serta membiayai keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bagi 2.490 orang.

Pemkab Bantul berharap keberlanjutan PPBMP dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga, serta mempercepat pembangunan yang merata hingga tingkat padukuhan. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.