Andi Widjajanto Beberkan Jalur Kemunduran Demokrasi RI

Di Forum CALD, Andi Widjajanto Ungkap Approval Rating Prabowo Anjlok ke 28 Persen dan Munculnya Sekutu Baru Demokrasi

Sebut Demokrasi RI Rusak Secara Legal, Andi Widjajanto: “Everything Was Legalized”

YOGYAKARTA — Indonesia dinilai menempuh jalur berbeda dalam fenomena kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina.

Jika Thailand menghadapi kudeta militer secara terbuka dan Filipina mengalami personalisasi kekuasaan, Indonesia dinilai mengalami pelemahan demokrasi melalui jalur legal dan institusional. Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45, Andi Widjajanto, menyebut kondisi tersebut sebagai autocratic legalism.

Hal itu disampaikan Andi saat menjadi panelis utama dalam Session I: Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada CALD Conference 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

“Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal. Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan,” tegas Andi di hadapan perwakilan partai politik dari berbagai negara Asia.

Andi juga menyoroti kondisi perekonomian tanpa syarat (money without condition) di Asia Tenggara serta rasio pajak Indonesia yang dinilainya sangat rendah, yakni sekitar 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah merasa tidak memiliki dorongan kuat untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Approval Rating Prabowo Anjlok

Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori Strategic Advisor Viet Tan Vietnam, Trinity Pham, Andi memaparkan dinamika koalisi politik pasca-Pemilu 2024 yang disebutnya cair dan enigmatik.

Menurut Andi, meski terbentuk koalisi besar dengan PDI Perjuangan sebagai satu-satunya penyeimbang, akumulasi kekuasaan tersebut justru mengalami anomali dalam persepsi publik.

“Ada teka-teki besar. Pada kurun Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan (approval rating) kepresidenan Prabowo sangat tinggi di atas 80 persen. Namun pada survei Juli hingga Agustus 2026, tingkat kepuasan tersebut merosot tajam hingga menyentuh angka terendah 28 persen. Ini adalah penurunan tertajam bagi presiden petahana dalam dua tahun pertama,” ujar mantan Gubernur Lemhannas tersebut.

Andi menyebut penurunan itu dipicu oleh penolakan publik terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Pasar Global dan Meme AI Jadi “Sekutu Baru” Demokrasi

Menjawab pertanyaan peneliti FISIP UGM Hafiz mengenai pentingnya literasi kewarganegaraan, Andi memaparkan munculnya dua “sekutu baru” yang dinilainya berperan dalam menjaga resiliensi demokrasi di Indonesia.

Sekutu pertama adalah pasar global (global market). Andi menyoroti penurunan peringkat atau perubahan penilaian sejumlah lembaga seperti MSCI, FTSE, Moody’s, dan S&P yang menurutnya berkaitan dengan menurunnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi pemerintah.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berpotensi mendorong pendarahan modal (capital flight) ke negara-negara tetangga seperti Filipina dan India.

Sekutu kedua adalah fenomena “Swasembada Meme dan Kecerdasan Buatan (AI)”. Andi menyoroti maraknya satire politik, meme, serta penggunaan kecerdasan buatan oleh masyarakat sipil di media sosial sebagai bentuk ekspresi dan perlawanan publik.

Menurut Andi, kegagalan pemerintah melakukan sensor digital secara efektif justru membuka ruang bagi masyarakat untuk menggunakan berbagai platform digital sebagai sarana menyampaikan kritik.

“Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni perempuan dan generasi muda atau youth,” pungkas Andi.

Politisi Filipina dan Thailand Ungkap Tantangan Demokrasi

Dalam sesi diskusi yang sama, Presiden Liberal Party Filipina Lorenzo “Erin” Tañada memaparkan persoalan lemahnya fungsi pengawasan (checks and balances) parlemen di Filipina.

Menurut Tañada, kondisi tersebut berkaitan dengan ketergantungan para legislator terhadap pencairan anggaran proyek lokal dari presiden. Ketergantungan itu dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan politik para legislator dalam menghadapi siklus pemilu berikutnya.

Sementara itu, perwakilan Democrat Party Thailand, Isra Sunthornvut, menyoroti ancaman pembubaran partai-partai demokratis melalui keputusan lembaga peradilan. Ia menilai kondisi tersebut berkaitan dengan keberadaan hakim yang ditunjuk oleh rezim militer.

Sesi panel pertama CALD Conference 2026 kemudian diakhiri dengan penyerahan plakat penghargaan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada para pembicara dan moderator.(Advertorial)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.