Ahmad Luthfi Ingatkan Pentingnya Clean and Good Government

SALATIGA—Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinannya atas kabar operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melibatkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Namun, ia masih menunggu keterangan resmi dari KPK.

Hal itu disampaikan Luthfi seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Kota Salatiga, Kamis (15/10/2026).

“Kalau itu benar, saya merasa prihatin,” kata Luthfi saat dimintai tanggapan oleh awak media.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini terus mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan pemerintahan yang bersih dengan tata kelola yang baik.

“Di wilayah kita juga sering kita ingatkan para bupati dan wali kota untuk menciptakan clean and good government,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai langkah selanjutnya, terlebih setelah Wakil Bupati Klaten baru dilantik, Luthfi menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian dari KPK.

Sebagaimana diberitakan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dikabarkan terjaring OTT KPK pada Kamis (15/10/2026). Namun, hingga berita awal tersebut diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari KPK mengenai operasi tersebut maupun status hukum yang bersangkutan.

Sebelumnya, Luthfi melantik Mahanni Yulindha Pratiwi sebagai Wakil Bupati Klaten di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (12/10/2026). Mahanni dilantik untuk mengisi sisa masa jabatan 2025–2030, menggantikan Benny Indra Ardianto yang meninggal dunia pada Februari 2026.

Luthfi berharap seluruh kepala daerah di Jawa Tengah senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik perlu menjadi komitmen bersama agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan kabar OTT terhadap Bupati Klaten masih perlu menunggu penjelasan resmi dari KPK. Informasi mengenai kronologi operasi, pihak-pihak yang terlibat, serta status hukum pihak terkait perlu merujuk pada keterangan lembaga antirasuah tersebut. Dengan demikian, informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan tidak mendahului proses hukum yang sedang berjalan.  (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.