OPINI: Prestasi Tak Berhenti di Gerbang PTN, Saatnya Mengubah Persepsi terhadap PTS

Setiap musim penerimaan mahasiswa baru, pagar sekolah menengah di Jogja kadang berubah menjadi papan kebanggaan. Nama-nama siswa terpajang bersama logo perguruan tinggi negeri (PTN) tempat mereka diterima. Kita pantas ikut bergembira. Anak-anak itu telah bekerja keras dan sekolah ingin merayakan hasilnya.

Namun, pernahkah kita bertanya, nama siapa yang tidak masuk ke sana? Siswa yang diterima di perguruan tinggi swasta (PTS) seolah-olah tidak mempunyai kabar untuk dirayakan. Sebuah perayaan, tanpa disadari, dapat berubah menjadi ukuran martabat.

Masalahnya bukan pada pengumuman keberhasilan masuk PTN. Masalah muncul ketika PTN menjadi satu-satunya lambang keberhasilan, seakan-akan pilihan lain merupakan tanda kekalahan. Cara pandang itu menyederhanakan pendidikan menjadi perlombaan nama kampus. Padahal, anak-anak tidak datang ke perguruan tinggi dengan minat, kemampuan, keadaan ekonomi, dan cita-cita yang sama.

Kampus yang tepat bukan selalu kampus yang paling sering disebut. Ada calon mahasiswa yang berkembang melalui laboratorium, ada yang menemukan dirinya di ruang kelas, studio seni, organisasi, atau kegiatan pengabdian masyarakat. Ada pula yang memerlukan lingkungan belajar yang lebih dekat dengan keluarga atau beasiswa agar kuliah dapat dijangkau. Hal-hal demikian jarang terlihat dalam spanduk penerimaan mahasiswa, tetapi justru menentukan pengalaman pendidikan.

Bukan Pinggiran

Data menunjukkan bahwa PTS bukanlah bagian pinggiran dari sistem pendidikan nasional. Statistik Pendidikan Tinggi 2025 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat 2.713 PTS dari total 4.303 perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, sekitar enam dari setiap sepuluh perguruan tinggi berstatus swasta.

Di DIY, LLDIKTI Wilayah V mencatat 100 PTS dengan 782 program studi, 7.753 dosen, dan 282.093 mahasiswa aktif berdasarkan data internal April 2024. Angka ini bukan sekadar deretan statistik. Di baliknya ada ratusan ribu orang yang sedang belajar, ribuan dosen yang mengajar, serta program studi yang ikut menyiapkan tenaga profesional bagi masyarakat.

Kiprah mahasiswa juga memperlihatkan bahwa prestasi tidak dimonopoli kampus negeri. LLDIKTI Wilayah V melaporkan 7.289 prestasi mahasiswa dari 48 PTS di DIY sepanjang 2024. Sebanyak 67,3% tercatat pada tingkat nasional dan 22,5% pada tingkat internasional.

Universitas Sanata Dharma, misalnya, dalam laporan Malam Apresiasi Mahasiswa 2025 menyebutkan bahwa 546 mahasiswa menerima apresiasi atas 758 prestasi berbeda sepanjang tahun.

Angka ini tentu tidak berarti semua PTS memiliki mutu yang sama. Namun, data tersebut cukup mengingatkan kita bahwa kerja akademik, kreativitas, dan daya juang mahasiswa juga tumbuh di kampus swasta.

Sejarah Sanata Dharma sendiri memberi konteks yang lebih panjang. Lembaga ini berdiri sebagai Perguruan Tinggi Pendidikan Guru pada 1955, ketika Indonesia masih membutuhkan banyak guru untuk membangun pendidikan nasional. Setelah melewati perkembangan kelembagaan, pada 1993 Sanata Dharma menjadi universitas.

Riwayat tersebut mengingatkan bahwa PTS tidak semata-mata hadir untuk menampung mereka yang tidak diterima di PTN. PTS juga tumbuh karena ada kebutuhan bangsa yang harus dijawab, ilmu yang harus dikembangkan, dan masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.

Mengubah Persepsi

Tentu, mengubah persepsi bukan berarti meminta masyarakat menerima semua kampus tanpa pertanyaan. PTS pun wajib membuktikan diri. Akreditasi program studi, kualitas pembelajaran, kompetensi dosen, transparansi biaya, ketersediaan beasiswa, layanan pendampingan mahasiswa, rekam jejak lulusan, serta data masa tunggu kerja perlu dibuka dan diperiksa.

Nama besar saja tidak cukup, baik bagi PTN maupun PTS. Calon mahasiswa dan orang tua berhak membandingkan kampus berdasarkan program studi dan kebutuhan nyata, bukan berdasarkan gengsi semata.

Jalur penerimaan juga perlu dilihat dengan jernih. Seleksi mandiri PTN merupakan jalur resmi, tetapi pada jalur tertentu perguruan tinggi negeri dapat mengenakan Iuran Pengembangan Institusi sesuai ketentuan.

Hal ini tidak membuat PTN dan PTS identik dalam tata kelola maupun pembiayaan. Namun, hal tersebut mengingatkan kita bahwa status negeri tidak otomatis menjadikan setiap jalur penerimaan lebih terjangkau atau lebih terhormat daripada pilihan swasta.

Yang patut dinilai ialah kecocokan program, mutu pendidikan, biaya yang sanggup ditanggung, dan kesempatan mahasiswa untuk berkembang.

Sekolah menengah dapat memulai perubahan sederhana. Ketika mengumumkan siswa yang diterima di PTN, rayakan pula mereka yang memperoleh beasiswa di PTS, memilih program studi sesuai panggilan dan kemampuannya, memenangkan lomba, atau merancang masa depan melalui jalur yang berbeda.

Bimbingan karier pun semestinya mengajak siswa meneliti kurikulum, akreditasi, biaya, fasilitas, dan peluang lulusan dari beberapa kampus, bukan sekadar menyusun daftar kampus impian berdasarkan status.

Yang perlu dipulihkan bukan reputasi PTS semata, melainkan kejujuran kita dalam membaca prestasi. Siswa perlu didampingi untuk mengenali kekuatan, batas kemampuan, dan kondisi keluarganya. Keluarga pun perlu memperoleh informasi yang seimbang. Tanpa itu, kebanggaan mudah berubah menjadi tekanan.

Pada akhirnya, tugas sekolah bukan menghasilkan spanduk yang paling membanggakan, melainkan membantu setiap anak menemukan tempat untuk bertumbuh.

PTN dan PTS dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang saling melengkapi. Prestasi tidak berhenti di gerbang PTN. Prestasi terlihat dari apa yang dipelajari seseorang, bagaimana ia mengembangkan kemampuannya, dan apa yang kelak dapat ia berikan kepada masyarakat

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.