Karang Taruna DIY Rumuskan Rekomendasi Penguatan Kepemimpinan Perempuan

JOGJA—Karang Taruna DIY merumuskan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat kepemimpinan perempuan, mulai dari reformasi sistem kaderisasi, peningkatan kapasitas, hingga pembagian tanggung jawab domestik yang setara. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan perempuan untuk memimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di lingkungan organisasi maupun masyarakat.

Ketua Karang Taruna DIY, GKR Hayu, mengatakan rekomendasi tersebut dihimpun melalui formulir diskusi yang kemudian dirangkum dan dianalisis oleh tim Karang Taruna.

“Forum ini berangkat dari satu keyakinan, kepemimpinan perempuan bukan hanya urusan perempuan, melainkan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya dalam Karang Taruna Women's Forum di Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Sabtu (24/10/2026).

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah reformasi sistem kaderisasi dan perluasan akses kepemimpinan perempuan. Karang Taruna di berbagai tingkatan didorong membangun proses kaderisasi yang transparan, inklusif, dan berbasis kompetensi.

Perempuan juga perlu diberikan kesempatan untuk memimpin program strategis serta memperoleh keterwakilan dalam struktur pengambilan keputusan.

Selain itu, penguatan kapasitas dan regenerasi pemimpin perempuan menjadi perhatian. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan, pendampingan (mentoring), pembinaan (coaching), pendidikan politik, advokasi, serta pemberian pengalaman dalam memimpin proyek sosial.

Karang Taruna juga didorong menghubungkan kader perempuan muda dengan pemimpin senior, akademisi, profesional, dan organisasi perempuan untuk memperluas jejaring serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan.

Rekomendasi lainnya mencakup transformasi budaya organisasi dan penghapusan stereotip gender guna menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Karang Taruna DIY turut menyoroti pentingnya dukungan keluarga dan pembagian tanggung jawab domestik yang setara. Edukasi mengenai pembagian pekerjaan rumah tangga, pengasuhan, dukungan psikososial, serta pengelolaan waktu dinilai penting agar perempuan tidak menghadapi beban ganda ketika aktif dalam kepemimpinan.

Di sisi lain, penguatan representasi dan narasi positif mengenai kepemimpinan perempuan juga perlu dilakukan melalui media massa, jurnalis, kreator konten, dan organisasi kepemudaan.

Publikasi mengenai perempuan pemimpin diharapkan lebih menonjolkan kompetensi, prestasi, serta kontribusinya bagi masyarakat, bukan berfokus pada penampilan maupun kehidupan pribadi.

Kolaborasi antara pemerintah, Karang Taruna, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas juga diperlukan untuk mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan, memperluas jejaring, serta mengembangkan akses pembiayaan.

Karang Taruna DIY menekankan pentingnya penyusunan rencana tindak lanjut dan evaluasi yang terukur. Rencana aksi tersebut diharapkan memuat sasaran, penanggung jawab, dukungan sumber daya, serta indikator kemajuan.

Evaluasi tidak hanya berfokus pada jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan, tetapi juga mengukur sejauh mana mereka memperoleh kesempatan untuk memimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menegaskan perjuangan perempuan tidak cukup hanya dengan membuka akses partisipasi. Perempuan juga harus memiliki kesempatan untuk berkembang, memimpin, serta memperoleh dukungan yang memadai.

“Bertanggung jawab terhadap perubahan tidak boleh diletakkan hanya di tangan perempuan,” tuturnya.

Menurut Hemas, hambatan kepemimpinan perempuan masih berkaitan dengan pembagian tanggung jawab yang belum setara serta keterbatasan akses terhadap informasi, jaringan, dan mekanisme organisasi.

Karena itu, dukungan keluarga, organisasi, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung kepemimpinan perempuan.

Hemas juga mendorong Karang Taruna menjadi ruang pembelajaran kepemimpinan bagi generasi muda. Melalui organisasi tersebut, anak muda dapat belajar bekerja sama, menyusun program, mengelola anggaran, menyelesaikan persoalan, hingga bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dijalankan.

Dia menambahkan pemberdayaan perempuan perlu dibarengi dengan penguatan kemandirian ekonomi, termasuk melalui perluasan akses pendidikan, keterampilan, pembiayaan, teknologi, dan pasar.

Literasi digital juga dinilai penting agar perempuan muda mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital sekaligus memahami berbagai risiko, seperti penipuan dan penyalahgunaan data pribadi.

Hemas berharap rekomendasi penguatan kepemimpinan perempuan tidak berhenti sebagai hasil diskusi, tetapi ditindaklanjuti melalui program konkret.

Dengan demikian, semakin banyak perempuan diharapkan memiliki kesempatan untuk berkontribusi, mengembangkan kapasitas, dan menduduki posisi kepemimpinan, baik di tingkat komunitas maupun organisasi. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.