Eko Suwanto Ungkap 5 Prioritas Pemda DIY Tekan Pengangguran

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Suwanto, mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga dana desa untuk menekan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Ia menilai anggaran daerah perlu diarahkan menjadi stimulus ekonomi yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kesejahteraan warga.

Menurut Eko, kebijakan penganggaran pemerintah daerah harus berpijak pada amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, penyusunan anggaran perlu memprioritaskan kebutuhan masyarakat kecil dan kelompok rentan.

"Sesuai konteks menjalankan amanat konstitusi pemerintah daerah perlu merumuskan desain pro-poor budgeting atau penganggaran yang berpihak kepada rakyat. Desain ini disusun secara khusus untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil dan kelompok rentan," kata Eko Suwanto, Senin, 26/10/2026.

Menjawab pertanyaan media, Eko kembali menegaskan pentingnya skala prioritas dalam menentukan arah kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Ia memaparkan lima prioritas yang perlu diperjuangkan bersama untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja.

1. Integrasi APBD untuk Menekan Kemiskinan

Prioritas pertama adalah menekan angka kemiskinan melalui integrasi anggaran pemerintah daerah. Eko menekankan bahwa APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan dana desa perlu disinergikan agar kebijakan pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Sinergi antara APBD tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga dana desa harus menjadi satu kesatuan gerak untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menggaet sektor swasta melalui program pemberdayaan," kata Eko Suwanto.

Melalui pendekatan tersebut, anggaran daerah diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga penggerak kegiatan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja baru.

2. Perluas Pasar Usaha Lokal melalui Digitalisasi

Prioritas kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi digital. Eko mendorong pemerintah daerah memperluas penggunaan pemasaran digital atau digital marketing agar pelaku usaha lokal memiliki akses pasar yang lebih luas.

"Pemerintah harus berkomitmen mendorong pengembangan digital marketing serta digitalisasi di berbagai sektor ekonomi demi memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal," kata Eko Suwanto.

Pengembangan pemasaran digital tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat daya saing usaha masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan berperan dalam mendorong pemanfaatan teknologi agar pelaku usaha dapat mengembangkan kegiatan ekonominya.

3. Bangun Ekosistem Digital untuk Transaksi Publik

Prioritas ketiga berkaitan dengan pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi untuk mempermudah transaksi sehari-hari. Eko mencontohkan pengembangan platform lokal seperti Si Bakul yang dapat menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Melalui pengembangan platform lokal seperti Si Bakul, pemerintah perlu juga lakukan digitalisasi guna layani kebutuhan transaksi publik mulai dari pembayaran listrik, PBB, pajak kendaraan bermotor, hingga BPJS secara lebih praktis. Pemda DIY harus segera membangun ekosistem digital guna fasilitasi kaum muda membangun usaha baru dan mengembangkan usaha yang telah ada," kata Eko Suwanto.

Menurut Eko, ekosistem digital juga perlu mendukung anak muda yang ingin merintis usaha maupun mengembangkan bisnis yang sudah berjalan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berorientasi pada kemudahan transaksi publik, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kegiatan ekonomi daerah.

4. Pastikan Investasi Menyerap Tenaga Kerja Lokal

Prioritas keempat adalah memperkuat kerja sama pemerintah daerah dengan sektor swasta. Eko menegaskan investasi yang masuk ke daerah perlu berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

"Investasi yang masuk harus mampu memberikan dampak nyata bagi perluasan kesempatan kerja di tengah masyarakat," kata Eko Suwanto.

Orientasi tersebut menjadi perhatian dalam upaya mengatasi pengangguran. Pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong investasi agar manfaat ekonomi yang dihasilkan turut dirasakan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

5. Jadikan APBD Stimulus Penciptaan Lapangan Kerja

Eko juga menyoroti tantangan ekonomi daerah yang berkaitan dengan kebijakan pemangkasan anggaran di tingkat pusat. Kebijakan tersebut disebut memengaruhi daya beli masyarakat dan sektor pariwisata sehingga membutuhkan strategi penguatan ekonomi domestik serta perlindungan daya beli warga.

Dalam situasi tersebut, ia menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas kelima yang harus diperjuangkan bersama. APBD diharapkan memiliki peran strategis sebagai stimulus untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Poin kelima, penciptaan lapangan kerja tetap menjadi konsentrasi utama yang harus diperjuangkan bersama. Pemda diharapkan mampu menjadikan APBD sebagai stimulus utama dalam menciptakan lapangan pekerjaan guna mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial yang berlandaskan Pancasila," kata Eko Suwanto.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.