Lurah Baru Bantul Diminta Fokus pada Empat Indikator Kinerja Utama

BANTUL—Seluruh lurah yang baru dilantik di Kabupaten Bantul diminta memperhatikan empat indikator kinerja utama dalam menjalankan pemerintahan kalurahan selama masa jabatan 2026-2034. Keempat indikator tersebut menjadi acuan dalam menyusun program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Bantul menjelaskan empat indikator tersebut meliputi penurunan jumlah rumah tangga miskin, penurunan angka anak stunting, peningkatan pendapatan asli kalurahan (PAKal), serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala DPMKal Bantul, Afif Umahatun, mengatakan keempat indikator tersebut nantinya menjadi komitmen yang harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk periode delapan tahun. Target masing-masing indikator akan disusun secara bertahap dengan pembagian capaian setiap tahun.

Menurut Afif, peningkatan pendapatan asli kalurahan menjadi salah satu perhatian penting yang harus diperhatikan lurah. Dengan demikian, kalurahan diharapkan tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah, tetapi juga mampu menggali dan mengembangkan potensi serta sumber pendapatan yang dimiliki.

“Selama delapan tahun ke depan akan kami pandu untuk membuat target program kerja jangka pendek, menengah dan panjang yang fokusnya pada empat indikator tersebut,” kata Afif, Kamis (5/11/2026).

Afif menjelaskan, setelah pelantikan 30 lurah terpilih, DPMKal Bantul akan memberikan pembekalan awal melalui bimbingan teknis (bimtek). Materi pembekalan mencakup kepemimpinan, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Pembekalan tersebut dinilai penting karena lurah memiliki peran sebagai manajer dalam mengelola pemerintahan di tingkat kalurahan. Mereka harus memahami seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan program hingga monitoring dan evaluasi.

“Kami juga akan mendampingi para lurah dalam menyusun RPJMKal sebagai pedoman pembangunan selama delapan tahun ke depan,” kata Afif.

Melalui pendampingan tersebut, DPMKal Bantul berharap para lurah dapat menjalankan pemerintahan secara lebih terarah dan terukur. Setiap program yang disusun diharapkan memiliki target capaian yang jelas sehingga hasil pembangunan dapat dievaluasi secara berkala. Dengan begitu, delapan tahun masa jabatan lurah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian kalurahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.