Cegah Kenakalan Remaja, Satpol PP Bantul Gencarkan Sosialisasi Bahaya Miras
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul bersama DPRD Bantul terus menggencarkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi perda
Bupati Sleman Harda Kiswaya menyaksikan penandatanganan berita acara penyerahan dan pemusnahan arsip Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kearsipan yang tertib, transparan, dan akuntabel./ Harian Jogja- Stefani
SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melaksanakan penyerahan dan pemusnahan arsip tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola kearsipan yang tertib, efektif, dan akuntabel.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kabupaten Sleman, Anton Sujarwa, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terutama untuk menyelamatkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan serta menjadi bukti pertanggungjawaban kegiatan instansi.
Menurutnya, pengelolaan arsip harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, hingga pemusnahan dan penyerahan arsip.
“Adapun maksud kegiatan ini adalah menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai guna kesejarahan dan menjadi bukti-bukti kegiatan instansi. Selain itu, mendorong prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kearsipan serta mengurangi volume arsip yang sudah habis retensinya dan tidak mempunyai nilai guna,” kata Anton saat penandatanganan berita acara penyerahan arsip dan berita acara pemusnahan arsip di Ruang Rapat Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 43/2009 tentang Kearsipan beserta peraturan turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah No. 28/2012 dan Peraturan Bupati Sleman No. 24/2022 tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
Anton melaporkan, pada 2026 permohonan pemusnahan arsip telah disetujui dari 40 perangkat daerah, 30 puskesmas, dan dua kelurahan. Selain itu, terdapat 22 berkas permohonan pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya satu tahun yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Sementara itu, untuk penyerahan arsip, telah disetujui sebanyak 69 berkas yang berasal dari enam perangkat daerah, satu kelurahan, dan satu perseorangan.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengingatkan bahwa pemusnahan arsip milik pemerintah tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Seluruh proses harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku karena arsip merupakan aset pemerintah.
“Arsip yang sudah siap dimusnahkan itu tetap menjadi aset pemerintah. Sehingga kita tidak boleh langsung menjualnya sendiri. Kita pernah ada kejadian arsip dijual, akhirnya menjadi masalah hukum,” tegas Harda.
Menurutnya, arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak lagi digunakan tetap memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, apabila hasil pengelolaan arsip tersebut memiliki nilai jual, prosesnya harus dilakukan melalui mekanisme resmi agar hasilnya dapat masuk sebagai pendapatan pemerintah yang sah.
Harda juga meminta Dispusip Kabupaten Sleman terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah, kapanewon, hingga kelurahan agar pengelolaan arsip berjalan sesuai ketentuan.
Ia turut menyoroti capaian penilaian tata kelola kearsipan Kabupaten Sleman. Harda menyebutkan, pada periode sebelumnya Sleman pernah menempati peringkat kedua dalam penilaian pemerintah pusat. Ia meminta agar capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan.
“Dulu Sleman pernah berada di peringkat kedua. Saya minta ini menjadi perhatian bersama. Bagaimana kita bisa meningkatkan kembali tata kelola kearsipan sehingga mampu meraih peringkat yang lebih baik,” ujarnya.
Harda menambahkan, tata kelola arsip yang baik tidak hanya berkaitan dengan proses pemusnahan, tetapi juga mencakup pengelolaan arsip aktif. Arsip harus tertata sehingga mudah ditemukan ketika dibutuhkan dan dapat menjadi bukti administrasi maupun pertanggungjawaban pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Sleman berharap seluruh perangkat daerah semakin tertib dalam mengelola arsip, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan. Dengan demikian, pengelolaan kearsipan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul bersama DPRD Bantul terus menggencarkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi perda
Jadwal KA Bandara YIA 12 November 2026 tersedia untuk layanan reguler dan Xpress. Cek jam keberangkatan, kedatangan, dan rutenya.
Jadwal KRL Solo-Jogja Kamis 12 November 2026 tersedia 12 perjalanan dari Palur. Simak jam keberangkatan di setiap stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 12 November 2026 tersedia dalam 15 perjalanan. Simak jadwal setiap stasiun dan tarif tiket Rp8.000.
Kelurahan Cokrodiningratan menggelar pelatihan keripik lele untuk meningkatkan keterampilan warga dan membuka peluang usaha rumahan.
YIA menjadi lokasi Kejurnas Wushu Piala Presiden dan WIAC pada 11–17 Desember 2026. Lebih dari 1.500 atlet diproyeksikan hadir.