Kecelakaan Kerja di Jalan, Siapa yang Menanggung? Ini Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

JOGJA—Kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan salah satu risiko yang dihadapi pekerja, khususnya saat berangkat maupun pulang kerja. Karena itu, diperlukan koordinasi antarlembaga agar korban kecelakaan mendapatkan penanganan dan jaminan biaya secara cepat dan tepat.

Persoalan mengenai pihak yang menanggung biaya perawatan maupun memberikan santunan kerap muncul, terutama ketika kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan tunggal. Selama ini, Jasa Raharja tidak memberikan santunan untuk kecelakaan tunggal kendaraan pribadi. Lantas, bagaimana dengan pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi daring melalui Zoom Meeting yang digelar Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah-DIY melalui program New DIJAMIN bertema “Kecelakaan di Jalan saat Kerja, Siapa yang Menanggung?”, Rabu (11/11/2026).

Diskusi yang diikuti lebih dari 750 peserta dari kalangan perwakilan perusahaan, pekerja, instansi, hingga serikat pekerja tersebut menghadirkan tiga narasumber. Mereka adalah Kepala PT Jasa Raharja Cabang Semarang Manggala Aji Mukti, Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra Pakili, serta Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Tegal Krisandika Fajar Arini.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Cahyaning Indriasari saat membuka diskusi mengatakan, kecelakaan tunggal di jalan raya yang dialami pekerja masih menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan, apakah Jasa Raharja atau BPJS Ketenagakerjaan.

Cahyaning menyebutkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah DIY dan Jawa Tengah saat ini mencapai 6,01 juta orang. Peserta tersebut terdiri atas pekerja penerima upah (PU), seperti karyawan perusahaan, maupun pekerja bukan penerima upah (BPU), antara lain pengemudi ojek online, nelayan, dan pekerja sektor informal lainnya.

Selain itu, Cahyaning mengungkapkan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 31 Oktober 2026, jumlah kasus klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di wilayah Jawa Tengah dan DIY mencapai 155.872 kasus, dengan total manfaat yang telah dibayarkan sebesar Rp348.731.303.100 atau sekitar Rp348,73 miliar.

Menurutnya, tingginya jumlah kasus klaim tersebut menunjukkan bahwa risiko kecelakaan kerja masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Besarnya manfaat yang telah dibayarkan juga menggambarkan pentingnya keberadaan program JKK dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja.

“Semua peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapat perlindungan, termasuk kecelakaan kerja tunggal,” katanya.

Menurut Cahyaning, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mencakup kecelakaan yang terjadi di jalan raya, tetapi juga kecelakaan selama bekerja hingga risiko cacat akibat kecelakaan kerja.

Untuk mempercepat dan mempermudah pemberian jaminan maupun santunan kepada korban, BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan kerja sama dengan Jasa Raharja dan kepolisian. Sebab, menurut dia, masih terdapat kebingungan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan korban kecelakaan.

“Terkadang masih simpang siur terkait pembiayaan siapa,” ujarnya.

Melalui diskusi tersebut, Cahyaning berharap terbangun kesepahaman antarlembaga mengenai penanganan kecelakaan pekerja di jalan raya, sehingga korban dapat memperoleh hak perlindungannya.

Senada, Kabid Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Tegal Krisandika Fajar Arini mengatakan kecelakaan tunggal yang tidak ditanggung Jasa Raharja tetap dapat memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan apabila korban merupakan peserta dan kejadian tersebut memenuhi ketentuan sebagai kecelakaan kerja.

Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jateng-DIY telah bekerja sama dengan 435 fasilitas kesehatan untuk melayani peserta yang mengalami kecelakaan kerja.

Apabila peserta mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan yang belum bekerja sama, biaya pengobatan dapat dibayarkan terlebih dahulu oleh korban atau keluarganya. Selanjutnya, biaya tersebut dapat diajukan untuk penggantian atau reimbursement sesuai ketentuan yang berlaku.

Krisandika menjelaskan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan sejak pekerja berangkat dari rumah menuju tempat kerja, selama bekerja, hingga perjalanan pulang ke rumah. Perlindungan juga mencakup penyakit akibat kerja (PAK), termasuk risiko kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan yang terjadi di tempat kerja maupun dalam hubungan kerja.

“Pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami KK-PAK [kecelakaan kerja-penyakit akibat kerja] dapat menggunakan fasilitas kesehatan kerja sama ataupun reimbursement sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Ia menegaskan kecelakaan tunggal, seperti terjatuh atau tergelincir saat berkendara tanpa melibatkan kendaraan lain, tetap dapat diajukan sebagai klaim JKK apabila memenuhi ketentuan hubungan dengan pekerjaan. Kecelakaan saat perjalanan dari rumah ke tempat kerja maupun sebaliknya juga dapat termasuk kecelakaan kerja, baik korban mengalami luka-luka maupun meninggal dunia.

Untuk mengurus klaim tersebut, korban atau keluarganya perlu membuat laporan kepolisian sebagai salah satu dokumen pendukung. Pelaporan dapat dilakukan langsung oleh korban maupun keluarga.

Kasubnit 1 Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra Pakili mengatakan korban kecelakaan tunggal dapat melapor ke kepolisian untuk dibuatkan laporan polisi (LP). Namun, penerbitan laporan tersebut membutuhkan proses karena petugas harus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan mendatangi lokasi kecelakaan dan memeriksa saksi-saksi.

“Namun, [untuk klaim] ke BPJS Ketenagakerjaan bisa sambil jalan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Semarang Manggala Aji Mukti menjelaskan kecelakaan lalu lintas yang dijamin Jasa Raharja meliputi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan bermotor atau lebih, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Jasa Raharja juga memberikan perlindungan terhadap kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang umum resmi sesuai regulasi.

Adapun kecelakaan yang tidak ditanggung Jasa Raharja antara lain kecelakaan tunggal kendaraan pribadi, kecelakaan tunggal yang disebabkan tindakan kriminal, serta kerugian materiil akibat kecelakaan. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.