DPRD Sleman Dorong Optimalisasi Aset Daerah untuk Dongkrak PAD

Media Digital
Media Digital Rabu, 18 November 2026 09:32 WIB
DPRD Sleman Dorong Optimalisasi Aset Daerah untuk Dongkrak PAD

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Sleman No. 14/2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Surana./ Harian Jogja - Stefani

SLEMAN–DPRD Sleman mendorong optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, dari total aset Pemkab Sleman yang nilainya mencapai lebih dari Rp7 triliun, pemanfaatan aset yang mampu menghasilkan pendapatan dinilai masih belum maksimal.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Sleman No. 14/2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Surana, mengatakan kontribusi aset daerah terhadap PAD masih relatif kecil. Bahkan, aset yang telah dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan disebut belum mencapai 10%.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak aset pemerintah daerah yang memiliki potensi ekonomi, tetapi belum dikelola secara optimal. Karena itu, pembahasan perubahan perda diarahkan untuk memperkuat inventarisasi, pendataan, serta pemetaan aset berdasarkan potensi pemanfaatannya.

“Kalau aset kita jumlahnya lebih dari Rp7 triliun, tetapi yang bisa menghasilkan PAD tidak lebih dari 10%, ini tentu perlu kita optimalkan,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Sleman, Senin (16/11/2026).

Surana mencontohkan pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang memiliki sekitar 1.155 kamar. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 kamar belum dapat dioperasikan. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh belum mampu menutup seluruh biaya pengelolaan, termasuk operasional dan pemeliharaan.

Menurutnya, kondisi serupa juga terjadi pada pengelolaan stadion. Dia menuturkan biaya operasional dan perawatan dinilai masih lebih besar dibandingkan pendapatan yang dihasilkan. Menurut Surana, aset daerah setidaknya harus dapat dikelola hingga mencapai titik impas agar tidak terus membebani anggaran.

Selain aset yang sudah dikelola Pemkab Sleman, pihaknya juga menyoroti potensi pendapatan dari pemanfaatan ruang milik daerah, seperti penggunaan jalan kabupaten maupun jalan desa untuk jaringan telekomunikasi. Pemanfaatan ruang tersebut dinilai perlu diatur agar memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah sekaligus menjaga estetika lingkungan.

Dia pun mendorong pendataan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diserahkan pengembang perumahan kepada pemerintah daerah.

“Kepastian status, pencatatan, dan pengelolaannya penting agar aset tersebut tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Melalui perubahan Perda No. 14/2022, pihaknya berharap pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib, produktif, dan berorientasi pada peningkatan PAD. Dengan begitu, aset yang selama ini hanya tercatat dalam administrasi dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat dan Pemkab Sleman. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Ujang Hasanudin
Ujang Hasanudin Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online