Kementerian Perindustrian Percepat Dekarbonisasi Sektor Industri

Ujang Hasanudin
Ujang Hasanudin Kamis, 19 November 2026 18:02 WIB
Kementerian Perindustrian Percepat Dekarbonisasi Sektor Industri

Penandatangan MoU Sinergi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Skrna Ketenagalistrikan dalam acara Temu Pelanggan di BBSPJIKKP Yogyakarta, Kamis (19/11) / Harian Jogja - Ujang Hasanudin

JOGJA—Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat transformasi industri hijau melalui pengembangan layanan yang mendukung pengukuran dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK). Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Layanan Validasi dan Verifikasi (LVV) Nilai Ekonomi Karbon (NEK) oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP) di Yogyakarta, Kamis (19/11/2026).

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, mengatakan industri berbahan kulit, karet, dan plastik cukup banyak menyerap tenaga kerja. Namun, terdapat tantangan yang tidak hanya berasal dari sisi harga dan mutu. Mitra dagang juga mulai mempertanyakan jejak karbon produk, aspek ramah lingkungan, hingga kehalalan produk.

Emmy meyakini BBSPJIKKP selalu hadir untuk membantu industri. Saat ini, BBSPJIKKP memiliki berbagai layanan sertifikasi, validasi dan verifikasi (LVV) gas rumah kaca, pemeriksaan halal, audit teknologi, hingga inspeksi kebisingan dan pencahayaan.

Ia mengaku senang BBSPJIKKP memiliki komitmen menjadi balai pemerintah yang membantu industri. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat transformasi industri menuju industri hijau dan berkelanjutan.

“Kita sudah punya target dan arah kebijakan menuju net zero emission tersebut. Namun, membutuhkan layanan yang bisa mengukur bagaimana penggunaan emisi dan besaran emisi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya secara daring dalam Forum Temu Pelanggan 2026 di BBSPJIKKP Yogyakarta.

Karena itu, saat ini tersedia layanan validasi dan verifikasi Nilai Ekonomi Karbon. “Ini menjadi salah satu jawaban, salah satu solusi saat mitra dagang kita mensyaratkan data emisi yang terverifikasi,” ujarnya.

Dalam Forum Temu Pelanggan 2026, Emmy juga meminta para mitra memberikan kritik dan masukan agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan. Kegiatan yang dihadiri sekitar 123 peserta dari berbagai pemangku kepentingan tersebut diisi dengan talkshow, pemberian penghargaan, serta sesi tanya jawab.

Sekretaris BSKJI Kemenperin, Kris Sasono Ngudi Wibowo, mengatakan kehadiran layanan LVV NEK merupakan bagian dari strategi Kemenperin untuk mempercepat dekarbonisasi sektor industri. Langkah ini sekaligus bertujuan meningkatkan daya saing produk manufaktur nasional di tengah semakin ketatnya persyaratan lingkungan dalam perdagangan global.

Menurut Kris, transformasi industri hijau merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor manufaktur. Karena itu, penerapan kebijakan dekarbonisasi perlu memperhatikan kondisi dan karakteristik setiap subsektor industri agar upaya penurunan emisi berjalan efektif tanpa mengurangi daya saing industri nasional.

Dia menjelaskan saat ini pengendalian emisi gas rumah kaca telah diterapkan pada sektor energi. Sementara itu, penerapan kebijakan serupa di sektor industri masih dalam proses penyusunan peraturan menteri.

“Kami sedang menyiapkan Peraturan Menteri Perindustrian untuk menerapkan skema pengurangan emisi atau net zero emission di sektor industri. Sudah ada sembilan sektor industri prioritas, antara lain petrokimia dan semen. Penerapannya dilakukan secara bertahap,” katanya.

Selain sektor energi dan industri, pengendalian emisi gas rumah kaca ke depan juga akan menyasar sektor limbah. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemenperin tidak hanya menyiapkan regulasi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM).

Kris menyebutkan nantinya terdapat lima balai yang akan memberikan layanan verifikasi dan validasi Nilai Ekonomi Karbon. Keberadaan balai tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengukuran dan pengendalian emisi di sektor industri.

Kepala BBSPJIKKP Yogyakarta, Cahyadi, mengatakan penerapan LVV NEK untuk sektor industri saat ini masih bersifat sukarela. Berbeda dengan sektor energi listrik yang sudah diwajibkan menerapkan layanan tersebut.

“Sudah ada 18 pelanggan yang baru menerapkan layanan ini (LVV GRK dan NEK). Sebanyak 11 lainnya masih dalam proses,” ujarnya.

BBSPJIKKP Diminta Jadi Mitra Strategis

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Noviar Rahmad, mengatakan keberadaan BBSPJIKKP perlu dioptimalkan sebagai mitra strategis pelaku industri.

Menurutnya, berbagai layanan yang diberikan, mulai dari konsultasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, hingga pendampingan teknis, perlu semakin mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan nyata dunia usaha.

“Saya berharap forum Temu Pelanggan ini dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret. Identifikasi kebutuhan pelanggan, masukan terhadap kualitas layanan, serta berbagai gagasan yang muncul dalam forum ini hendaknya menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk menghadirkan pelayanan jasa industri yang semakin responsif, adaptif, dan berkualitas,” katanya. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Ujang Hasanudin
Ujang Hasanudin Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online