Wapres Ma'ruf Minta Aparat Hukum Telusuri Pencucian Uang di Kasino
Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta aparat penegak hukum menelusuri dan menindak kepala daerah yang terbukti melakukan pencucian uang dengan menempatkan uangnya di lokasi perjudian.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin minta aparat penegak hukum menelusuri dan menindak kepala daerah yang terbukti melakukan pencucian uang dengan menempatkan uangnya di lokasi perjudian.
Kivlan Zen saat ini masih menjalani proses hukum kepemilikan senjata api ilegal. Ia kini resmi menyandang status sebagai tahanan rumah. Status tersebut dimulai sejak 12 Desember lalu sampai 26 Desember 2019 mendatang.
Penegak hukum diminta lebih selektif harus melakukan reformasi dalam menangani kasus hukum seiring dengan overloadnya Lembaga Pemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia. Di sisi lain, kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perlu menjadi perhatian di pemerintahan Jokowi periode kedua.
Rocky Gerung diancam akan dilaporkan ke polisi oleh politikus PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menyusul pernyataan yang menyebut Presiden Joko Widodo tak memahami Pancasila.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berbicara soal industri hukum (jasa layanan hukum) dalam ranah penegakan hukum di IndonesiaKemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/12/2019). Ia menyatakan saat ini praktik industri hukum marak ditemui.
Mahkamah Agung dalam putusannya memotong hukuman eks Sekjen Golkar Idrus Marham menjadi dua tahun penjara.
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rumah Bersama Advokat (RBA) DIY resmi melantik pengurus dan anggota lima dewan pimpinan cabang (DPC) Peradi RBA se-DIY, Jumat (29/11/2019).
Pengadilan Korea Selatan menghukum dua musisi K-pop. Alasannya mereka telah memperkosa seorang wanita dan menyebarluaskan video seksual tersebut.
Permadi Arya alias Abu Janda melaporkan Ustadz Maaher At-Thuwalibi atau Soni Erata ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Jumat (29/11/2019).
Annas yang mendapat grasi atau pemotongan masa hukuman dari Presiden Joko Widodo menjadi tersangka dugaan suap pada anggota DPRD Riau saat itu, A Kirjauhari.