Diskusi yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersama pakar-pakar hukum mengenai rencana pengajuan amnesti kepada Presiden RI perihal kasus terpidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril sudah mencapai 70 persen.
Pengacara Syafruddin Arsyad Temenggung, Ahmad Yani meminta agar kliennya itu dapat dibebaskan pada malam ini juga setelah Mahkamah Agung (MA) memutus bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut.
Pengadilan Negeri (PN) Bandung akan menjatuhkan vonis untuk Bahar bin Smith, Selasa (9/7/2019). Pendukung Bahar bin Smith memadati area sidang yang digelar di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Kota Bandung, tersebut.
Peraturan Mahkamah Agung RI No.3/2017 (PERMA 3/2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat digunakan pada perempuan terdakwa.
Meski Mahkamah Agung (MA) sudah menyatakan penolakan Peninjauan Kembali (PK) permohonan Baiq Nuril, Kejaksaan Agung mengaku tidak akan terburu-buru mengeksekusi mantan staf tata usaha (TU) di SMAN 7 Mataram itu.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung adanya upaya lain seperti pemberian amnesti dari presiden untuk memberikan keadilan bagi Baiq Nuril.
Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, mengatakan telah terjadi kekeliruan dalam persepsi masyarakat ketika menanggapi perkara Baiq Nuril yang peninjauan kembalinya telah diputus oleh MA.
Kuasa hukum Baiq Nuril, Aziz Fauzi, mengatakan, saat ini tim sedang menyusun surat permohonan amnesti atau pengampunan kepada Presiden Joko Widodo setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya peninjauan kembali.
Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Baiq Nuril ditolak Mahkamah Agung. Presiden Joko Widodo mempersilakan untuk mengajukan amnesti (pengampunan) kepada Presiden.
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana kasus penyebaran rekaman asusila di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ditolak Mahkamah Agung (MA).
