Presiden KSPI Said Iqbal bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/4/2019). Pertemuan itu dilakukan bersama dengan sejumlah Presiden Buruh Indonesia untuk membahas masalah masalah perburuhan di Tanah Air .
Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab mengapa buruh Jogja hingga kini sulit untuk sejahtera meski investasi bermunculan di wilayah ini.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan surveidi 140 kota industri terkait Pilpres 2019. Menurut Presiden KSPI,Said Iqbal hasilnya menunjukkan bahwa 70 persen memilih Prabowo-Sandi.
Puluhan bekas karyawan PT. Kharisma Eksport mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Rabu (13/3/2019). Mereka meminta anggota dewan mendesak perusahaan agar memenuhi kewajibannya karena telah memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa memberikan pesangon.
Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur Diah Angraeni mendapat perlakuan tak manusia selama bekerja di Yordania 12 tahun. Warga Jalan Laksamana Martadinata Gang 6 RT15/RW2 Kotalama, Kota Malang ini, selain tidak digaji, juga tak diperbolehkan mandi hingga berkomunikasi dengan orangtua.
Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) oleh Gubernur DIY pada 1 November mendatang harus dijalankan oleh para pelaku usaha atau pemberi upah. Sebab penetapan tersebut sudah melewati proses dan aturan yang sudah disepakati bersama.
Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Jogja menggelar aksi di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) DIY pada Senin (22/10/2018).
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 untuk DIY sebentar lagi akan diumumkan.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman menetapkan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Sleman sebagai pembanding ketetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). UMK yang akan ditetapkan bulan depan diyakini akan lebih besar dibanding KHL.
Serikat buruh meminta Gubernur DIY Sri Sultan HB X mempertimbangkan upah minimum kabupaten (UMK) di sekitar provinsi ini sebelum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019.
