Pembahasan soal kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagai kelanjutan dari penetapan kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul baru akan membahas pekan depan.
Kementerian Tenaga Kerja menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 naik 8,03% dari UMP 2018. Persentase kenaikan tahun ini paling rendah dalam kurun empat tahun.
Upah buruh di DIY saat ini dinilai memprihatinkan karena masih rendah di banding rata-rata nasional. Padahal sesuai survei, kebutuhan hidup layak di DIY jauh dari nilai upah yang ditetapkan saat ini.
Juru bicara Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Irsyad Ade Irawan mengatakan Upah Minimum Kabupateb (UMK) di DIY saat ini kurang berpihak pada kesejahteraan buruh. Hal tersebut disampaikan oleh Irsyad kepada wartawan pada Senin (16/10) di kantor sekretariat ABY di Jl Anggajaya No.294, Condongcatur, Depok, Sleman.
Serikat pekerja di Gunungkidul berharap ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 paling sedikit 7,5 % dari upah yang berlaku sekarang. Tuntutan ini tidak lepas dari inflasi yang berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Gaji yang masih minim dan lapangan kerja yang belum begitu banyak dinilai menjadi faktor pendorong masyarakat Gunungkidul memilih merantau ke luar daerah.
Merasa aspirasinya selama ini tak terwakili di legislatif, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY mengirimkan empat kadernya dalam Pemilu 2019 mendatang.
Posko aduan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang dibuka Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menerima dua laporan, masing-masing dari karyawan sebuah perusahaan di Kalasan, Sleman dan sebuah perusahaan di Bantul.
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) yang didirikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo menerima satu aduan pelanggaran pemberian THR. Aduan yang diterima Jumat (8/6/2018) langsung diselesaikan saat itu juga.
Gubernur DIY Sultan HB X mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.560/06595 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Faktanya mayoritas pekerja di DIY belum dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
