Serikat pekerja di Gunungkidul berharap ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2019 paling sedikit 7,5 % dari upah yang berlaku sekarang. Tuntutan ini tidak lepas dari inflasi yang berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Gaji yang masih minim dan lapangan kerja yang belum begitu banyak dinilai menjadi faktor pendorong masyarakat Gunungkidul memilih merantau ke luar daerah.
Merasa aspirasinya selama ini tak terwakili di legislatif, DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY mengirimkan empat kadernya dalam Pemilu 2019 mendatang.
Posko aduan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang dibuka Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menerima dua laporan, masing-masing dari karyawan sebuah perusahaan di Kalasan, Sleman dan sebuah perusahaan di Bantul.
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) yang didirikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo menerima satu aduan pelanggaran pemberian THR. Aduan yang diterima Jumat (8/6/2018) langsung diselesaikan saat itu juga.
Gubernur DIY Sultan HB X mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.560/06595 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Faktanya mayoritas pekerja di DIY belum dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.560/06595 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. SE ini berisi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta jaminan sosial.
Posko Pengaduan dan Pemantauan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) mulai didirikan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Naketrans) Kota Jogja, Selasa (22/5/2018). Posko ini menerima segala aduan terkait persoalan THR.
Nasib Warga Negara Indonesia asal Madura, Jawa Timur ini sungguh beruntung. Satria Hidayat, 24, lolos dari hukuman mati melalui proses persidangan pengadilan di Mahkamah Tinggi Malaya di Klang, Selangor, Kamis (17/05/2018).
Di DIY ada lima sektor usaha unggulan yang potensial bagi pemberlakukan upah minimum sektoral (UMS), yakni industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor.
