Perang tarif dan promo dalam layanan ojek online (ojol) dinilai terlalu berlebihan dan bisa berbahaya serta berdampak buruk kepada kelangsungan hidup driver mitra kerja. Kecenderungan ini bisa memengaruhi persepsi konsumen yang sangat sensitif dengan perubahan harga.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta merevisi aturan ojek online.Terutama memasukkan tambahan aturan aplikator dalam menerapkan tarif promo yang berlebihan karena mengarah pada praktik predatory pricing (jual rugi) terbalut bungkus promo.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta melarang aplikator transportasi ojek online menerapkan tarif promo yang berlebihan dan mengarah pada praktik predatory pricing berbungkus promo terus menerus. Perilaku persaingan usaha yang tidak sehat tersebut dinilai berpotensi menyingkirkan kompetitor hingga pada akhirnya menciptakan monopoli yang merugikan konsumen.
Langkah perusahaan transportasi daring (online) asal Malaysia, Grab, yang meluncurkan strategi promosi tarif di luar batas wajar bahkan sampai Rp1 per sekali jalan, dinilai dapat melahirkan aksi monopoli dan pada akhirnya akan justru dapat merugikan mitra drivernya sendiri.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) wilayah Medan tengah mendalami maraknya perang tarif hingga promo jor-joran operator penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi dan perlakuan diskriminasi Grab terhadap mitra driver mereka.
Komnas Perempuan menilai pelecehan penumpang perempuan Grab oleh pengemudi mitra yang terus berulang, merupakan buntut dari tanggung jawab parsial operator yang lemah. Dari kejadian, seharusnya terjadi pembenahan yang sistematis dan menyeluruh.
City Manager Central Java and DIY Grab Indonesia, Hervy Deviyanto, mengatakan Grab Indonesia terus berkomitmen menjalankan roadmap keselamatan pengemudi. Program tersebut merupakan kerja sama dengan Komnas Perempuan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan mengawasi perang promo antarpenyedia layanan ojek online di daerah pasca-penyesuaian tarif yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Perang promo dianggap berpotensi melahirkan monopoli usaha.
Perang tarif ojek online yang terus terjadi harus disetop agar perkembangan industri ride hailing tidak terganggu. Kemenhub No.348/2019 tentang Tarif Ojol tidak mengatur secara spesifik tentang aturan promo yang menjadi salah satu pemicu perang tarif.
Aksi perang tarif ojek online (ojol), menyusul terbitnya Kemenhub 348/2019, masih terjadi dan kian tak sehat, sehingga harga layanan transportasi berbasis aplikasi menjadi tidak masuk akal atau sangat murah.
