Dampak penetapan tarif ojek onlie (ojol), mengikuti Kepmen Perhubungan No. 348/2019 yang berlaku beberapa hari yang lalu, dinilai dapat mengganggu kesejahteraan para driver mitra perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi tersebut.
Kenaikan tarif ojek online yang kerap di singkat ojol, hendaknya mempertimbangkan kemampuan penumpang konsumen, bukan hanya berdasarkan kepentingan pihak pengemudi dan pengembang aplikasi. Sehingga harga baru yang ditetapkan tidak memberatkan penumpang.
Pemerintah angkat bicara soal kenaikan tarif ojek online yang dikeluhkan warga.
Setelah sepekan sejak berlaku mulai 1 Mei, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengevaluasi penerapan tarif ojek online. Evaluasi itu mencakup apakah jumlah penumpang turun setelah pemerintah memberlakukan biaya jasa ojek online yang baru.
Peraturan terkait tarif baru berdasarkan sistem zonasi yang ditetapkan Kementerian Perhubungan untuk mengatur ojek online (ojol) membuat driver di Solo senang. Mereka senang kendati peraturan ini belum berlaku.
Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi tarif ojek daring pada pekan depan yang sudah mulai berlaku pada 1 Mei 2019 karena ada masukan dari masyarakat bahwa tarif baru tersebut kemahalan.
Pelanggan ojek online (ojol) keluhkan kenaikan tarif yang mulai diberlakukan pada Rabu (1/5/2019). Kenaikan yang dilakukan dirasa cukup memberatkan.
Kementerian Perhubungan mulai menerapkan aturan biaya jasa atau tarif baru untuk ojek online (ojol) mulai Mei ini. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa pemilik merk dagang Go-jek Indonesia mengaku akan berusaha mematuhi aturan tersebut.
Mulai hari ini, Jogja dan empat kota lainnya yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Makassar akan menerapkan perhitungan ongkos biaya jasa bagi penumpang ojek online (ojol) yang baru.
Perbedaan pendapat antara driver dan perusahaan transportasi berbasis daring perlu diselesaikan secara musyawarah dan tanpa intimidasi. Demonstrasi secara sporadis dinilai tak akan terlalu efektif.
