Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Menanggapi putusan tersebut, Kementerian Perhubungan menyiapkan kembali peraturan taksi dalam jaringan (daring) atau taksi online.
Grab Indonesia memberikan tanggapannya terkait ekspansi yang dilakukan oleh pesaingnya, Go-Jek ke Vietnam.
Setelah melakukan audiensi dengan pihak manajemen secara tertutup, beberapa tuntutan yang disampaikan para pengemudi Grab akhirnya dipenuhi manajemen Grab Indonesia.
Ratusan pengemudi Grab DIY-Jateng melakukan aksi di depan kantor Grab Indonesia di Kompleks Casa Grande, Depok, Sleman, Senin (13/8/2018). Mereka meminta karyawan mengosongkan kantor jika tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan yang dilayangkan.
Ratusan driver ojek online Grab melakukan aksi off bid di Lapangan Denggung, Desa Tridadi, Sleman pada Senin (30/7/2018). Para driver menuntut perubahan harga dan insentif.
Saat ini perlu ada sinergitas antara Pemda DIY, aplikator, pengemudi ojek daring dan customer untuk mencari solusi terbaik bagi pengaturan jasa transportasi tersebut.
Pemda DIY memilih pasif dengan menyatakan akan menunggu terlebih dahulu arahan resmi dari Kementerian Perhubungan, meski Pemerintah Pusat sudah menyerahkan sepenuhnya pengaturan ojek daring ke pemda.
Manajemen Grab menyesali tindakan salah satu mitra pengemudi GrabBike di Makassar yang menolak mengantarkan salah satu penumpang yang juga merupakan penyandang disabilitas.
Ribuan pengemudi ojek daring berbasis aplikasi melakukan akdi bersama, Senin (23/4/2018).
Dari sekitar puluhan ribu driver online di DIY masih banyak yang belum mengikuti program perlindungan ketenagakerjaan. Sampai saat ini untuk Gojek ada sekitar 700 dan Grab baru 70-an yang ikut program.
