Panitia khusus (Pansus) Pengawasan Pelaksanaan Perda DIY No. 2/2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merekomendasikan beberapa hal kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Pemkab Sleman menyatakan jumlah reklame yang berizin mengalami penurunan di wilayah ini.
Reklame yang bertengger di Sleman masih banyak yang melanggar aturan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah melakukan penertiban sebanyak 36 kali dari awal tahun sampai April.
Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) DIY, sebutnya, sebenarnya sudah pernah menertibkan media iklan tak berizin, tapi sifatnya masih pembinaan.
data mengenai media reklame tak berizin tersebut dihitung per 2015 lalu. Tapi meski demikian, jumlah papan iklan yang berizin tak akan bertambah, karena sejak 2016 ada moratorium pemasangan reklame.
Satpol PP Sleman menertibkan reklame milik tiga perusahaan yang tersebar di lima titik sepanjang Jalan Affandi, Gejayan, Jumat (13/4/2018) malam.
Satpol PP Sleman menertibkan reklame milik tiga perusahaan yang tersebar di lima titik sepanjang Jalan Affandi.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul mengancam akan merobohkan tiang reklame
Iklan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Jogja dan Sleman tak kesulitan memungut pajak dari papan reklame. Penertiban pemasangan reklame, selain memperindah kawasan, juga menambah pundi-pundi keuangan pemerintah daerah.
Papan iklan liar memenuhi banyak ruas jalan di Jogja, Sleman, dan Bantul. Pemerintah kewalahan menertibkan pelanggaran itu karena keterbatasan sumber daya. Di Jogja, dari ratusan tiang reklame yang ditancapkan di beberapa titik, baru 50 yang mengantongi izin.
