Tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman tidak hanya memiliki nilai sejarah dan budaya, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi.
Kami tidak bisa menerbitkan sertipikat tanah kalau tidak ada dukungan dokumen dari Pemda, dukungan dari kepala desa.
“Kalau sudah dapat informasi lengkap lewat konten atau dari sosialisasi kantor, masyarakat akan datang dengan dokumen yang siap, tidak bingung
"Ada wisudawan yang menjadi pegawai di ATR/BPN, ada yang menjadi pegawai di swasta, ada yang menjadi dosen maupun peneliti. Semuanya sama"
"Tugas saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN adalah menahan laju alih fungsi lahan ,supaya sawah sawah tidak berubah menjadi kawasan industri, perumahan,"
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan akan melakukan transformasi layanan pertanahan. Transformasi
Kepada jajarannya, Menteri Nusron mengingatkan untuk terus semangat bekerja di lapangan dengan berorientasi pada pelayanan publik.
Bisa ribut kalau sudah menyangkut masalah tanah, apalagi tanah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Nusron Wahid, menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan sertipikasi tanah
Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat menyerahkan empat Serat Kekancingan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penggunaan tanah Kasultanan
