Konflik pertanahan dengan istilah tanah istimewa muncul di Bantul. Warga menuntut agar tanah istimewa dikembalikan ke ahli waris. Mirip dengan kasus tanah tutupan di Parangtiritis, tanah istimewa ini disebut bukan Sultan Grond (SG).
Belasan warga Dusun Karanganyar, Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden, Bantul, mendatangi kantor desa setempat, Selasa (22/3/2022). Mereka menuntut tanah istimewa yang mereka kelola puluhan tahun dikembalikan kepada ahli waris.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gunungkidul tahun ini menargetkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 4.000 bidang tanah. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan jumlah yang digarap di 2021 sebanyak 56.000 bidang.
Kejaksaan Negeri Gunungkidul melakukan penyuluhan hukum bagi pamong desa di Kecamatan/Kapanewon Playen, Rabu (23/2/2022). Salah satu pembahasan dalam sosialisasi ini mengenai masalah mafia tanah yang sempat marak beberapa waktu terakhir.
Warga RW 08 Sapen, Kelurahan Demangan, Gondokusuman, Kota Jogja menyerahkan tanah seluas 415 meter persegi menjadi milik Pemerintah Kota Jogja. Tanah yang saat ini telah berdiri bangunan balai RW itu sebelumnya milik warga namun sudah tidak memiliki ahli waris.
Pembentukan badan bank tanah dilakukan melalui penandatangan Perpres Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah oleh Presiden Jokowi.
Kebijakan ini berhasil di beberapa daerah.
persoalan mafia tanah di Indonesia tidak bisa diselesaikan secara parsial, apalagi mengedepankan ego sektoral di antara cabang-cabang kekuasaan negara dan pemerintah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap sejumlah modus mafia tanah yang berhasil diungkap oleh Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama aparat penegak hukum memburu oknum di instansinya yang terlibat praktik mafia tanah hingga ke daerah.
