Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Dedi Budiono mengatakan, seluruh guru tidak tetap yang mengajar di sekolah negeri baik SD maupun SMP di wilayah setempat telah mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yakni setara dengan upah minimum provinsi (UMP).
Berikut gaji dan hak yang didapatkan para guru honorer yang lolos dalam seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menunda rencana pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK guru pada Jumat (24/9/2021), sampai ada kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya.
Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul memprotes terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru. Protes dilayangkan dengan memberikan surat tertulis ke bupati terkait dengan pelaksanaan mulai dari formasi hingga belum meratannya lowongan di setiap sekolah.
Wali Kota Magelang, dr. Muchamad Nur Aziz menyatakan pada kepemimpinannya dilakukan evaluasi Tenaga Harian Lepas (THL). Namun, ia menegaskan proses tersebut sesuai aturan.
Untuk mengakomodasi kebutuhan guru honorer yang telah berusia lebih dari 35 tahun, Pemkab Sleman mengajukan usulan sebanyak 1.100 guru honorer untuk masuk dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari jumlah itu, sebanyak 300 di antaranya telah lolos seleksi pada 2019.
DPD PDI Perjuangan DIY menerima audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ (GTKHNK35+), Sabtu (20/3/2021). Kedatangan guru-guru dan tenaga kependidikan honorer tersebut berawal dari keresahan dengan adanya kebijakan Pemerintah yang akan mengadakan rekrutmen Guru CPNS dan PPPK.
Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih belum pasti. Kementerian Agama menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib sekitar 120.000 honorer guru agama yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia agar bisa terakomodasi dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang perekrutannya dilakukan tahun 2021 ini.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini sebanyak 1.017 formasi. Sebagian besar adalah formasi PPPK dengan jumlah 771 formasi dan CPNS 246 formasi.
Proses rekrutmen tahap satu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah dilakukan sejak awal 2019 lalu. Namun hingga sekarang para pegawai ini masih juga belum diangkat sehingga status yang diterima masih sebagai tenaga honorer K2.
