Untuk mengakomodasi kebutuhan guru honorer yang telah berusia lebih dari 35 tahun, Pemkab Sleman mengajukan usulan sebanyak 1.100 guru honorer untuk masuk dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari jumlah itu, sebanyak 300 di antaranya telah lolos seleksi pada 2019.
DPD PDI Perjuangan DIY menerima audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ (GTKHNK35+), Sabtu (20/3/2021). Kedatangan guru-guru dan tenaga kependidikan honorer tersebut berawal dari keresahan dengan adanya kebijakan Pemerintah yang akan mengadakan rekrutmen Guru CPNS dan PPPK.
Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih belum pasti. Kementerian Agama menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib sekitar 120.000 honorer guru agama yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia agar bisa terakomodasi dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang perekrutannya dilakukan tahun 2021 ini.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini sebanyak 1.017 formasi. Sebagian besar adalah formasi PPPK dengan jumlah 771 formasi dan CPNS 246 formasi.
Proses rekrutmen tahap satu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah dilakukan sejak awal 2019 lalu. Namun hingga sekarang para pegawai ini masih juga belum diangkat sehingga status yang diterima masih sebagai tenaga honorer K2.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ( Pemda DIY) membuka pengadaan tenaga bantu pada 2020. Informasi mengenai pengadaan tenaga bantu di Pemda DIY pada 2020 tersebut didapat dari laman bkd.jogjaprov.go.id.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bantul menyebut nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sudah menunggu hampir dua tahun lamanya menemui titik terang. Pegawai hororer yang lolos PPPK pada awal 2019 lalu itu akan mendapat SK PPPK pada awal tahun depan.
Bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan tunai langsung (BLT) untuk guru honorer secara bertahap disalurkan hingga akhir November 2020 oleh Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (kemendikbud).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga satu juta pada 2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut subsidi gaji Rp600.000 yang diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta per bulan tak terbatas hanya untuk pegawai pekerjaan swasta. Menurut dia,bantuan ini juga akan menyasar pegawai pemerintah non-pegawai negeri sipil atau honorer selama tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
