Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ( Pemda DIY) membuka pengadaan tenaga bantu pada 2020. Informasi mengenai pengadaan tenaga bantu di Pemda DIY pada 2020 tersebut didapat dari laman bkd.jogjaprov.go.id.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bantul menyebut nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sudah menunggu hampir dua tahun lamanya menemui titik terang. Pegawai hororer yang lolos PPPK pada awal 2019 lalu itu akan mendapat SK PPPK pada awal tahun depan.
Bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan tunai langsung (BLT) untuk guru honorer secara bertahap disalurkan hingga akhir November 2020 oleh Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan (kemendikbud).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga satu juta pada 2021.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut subsidi gaji Rp600.000 yang diberikan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta per bulan tak terbatas hanya untuk pegawai pekerjaan swasta. Menurut dia,bantuan ini juga akan menyasar pegawai pemerintah non-pegawai negeri sipil atau honorer selama tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Syarat guru honorer mengantongi Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), agar bisa digaji menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai tidak realistis.
Pemerintah Kabupaten Bantul mengaku belum mendapatkan surat edaran resmi terkait larangan pengangkatan tenaga honorer. Pihaknya tetap membutuhkan banyak tenaga honorer di tengah terbatasnya aparatur sipil negara (ASN).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, memberi jawaban soal isu penghapusan tenaga honorer Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, menegaskan pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor usia dan faktor lainnya. Tenaga honorer saat ini didominasi guru dan tenaga kesehatan.
Rencana Pemerintah Kabupaten Bantul menaikkan nominal insentif untuk pegawai non aparatur sipil negara (ASN) seperti guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), tahun ini batal.
