Pembatalan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) disayangkan oleh forum guru honorer sekolah negeri (FHSN) Gunungkidul.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rasyid, memastikan sulit untuk merealisasikan wacana dari Pemerintah Pusat untuk mengaji guru honorer setara dengan upah minimum kabupaten (UMK). Hal ini tidak lepas dari kemapuan anggaran yang dimiliki Pemkab yang sangat terbatas.
Sejak lolos seleksi pada Maret lalu sampai Agustus ini belum ada kejelasan kapan surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK diterbitkan.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan bahwa tidak ada lagi pengangkatan guru honorer. Pemerintah juga akan menyelesaikan persoalan guru honorer yang sudah ada.
Tenaga honorer kategori dua (K2) yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai tenaga PPPK.
Para tenaga honorer kategori 2 atau K2 mempertanyakan kejelasan pencairan insentif honor mereka di triwulan I tahun ini. Hal itu pula yang menyebabkan mereka belum bisa merasakan kenaikan insentif honorer tahun ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sudah menyiapkan kuota sebesar 150.000 guru honorer yang dapat direkrut melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Prioritas rekrutmen PPPK tahap dua adalah guru honorer K2 maupun nonkategori.
Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenag DIY, Edhi Gunawan membenarkan adanya sejumlah ASN di instansinya yang terancam tidak mendapat tunjangan pensiun karena terganjal PP No.11/2017.
Sebanyak 21 orang dari total 198 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bantul tidak lolos atau tidak mencapai ambang batas nilai ujian yang disyaratkan.
Ratusan pegawai honorer K2 yang mendaftar seleksi P3K mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara menggunakan computers assisted test (CAT) di sejumlah sekolah, Sabtu (23/2).
