Polemik tentang tenaga honorer menjadi sorotan anggora DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi meminta pemerintah lanjutkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi khusus tenaga honorer K-II yang sudah dijalankan pada tahun 2013 dan 2018.
Pemkab Bantul mengklaim saat ini tidak ada pegawai honorer di Bumi Projotamansari. Pegawai nonaparatur sipil negara (ASN) dan nonpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ada saat ini diakui Pemkab bukan honorer melainkan pegawai harian lepas (THL).
Setelah bertahun-tahun mengupayakan perbaikan nasib dengan berdemonstrasi, Tenaga Honorer K2 di Bantul akhirnya melakukan upaya lain untuk menggugah hati para pemangku kebijakan. Mereka menulis buku tentang suka duka selama bekerja.
Buntut kasus honorer masuk got saat tes fisik perpanjangan kerja di Kelurahan Jelambar, Lurah Jelambar Agung Triatmojo dipastikan telah dicopot setelah selesai menjalani proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 17 Desember 2019.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat DKI Jakarta menyusul viralnya video pegawai honorer kategori dua (K2) harus masuk got dalam sebuah 'tes lapangan', Lurah Jelambar Agung Tri Atmojo terindikasi melakukan pelanggaran ketidakpatutan sebagai seorang PNS.
Pemkab Gunungkidul belum bisa memastikan kapan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan. Pasalnya, keputusan ini sangat bergantung dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
Pemda DIY merekrut sebanyak 250 tenaga bantu atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk menempati 172 jabatan di instansi yang berada di bawah Pemda DIY
Pembatalan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) disayangkan oleh forum guru honorer sekolah negeri (FHSN) Gunungkidul.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rasyid, memastikan sulit untuk merealisasikan wacana dari Pemerintah Pusat untuk mengaji guru honorer setara dengan upah minimum kabupaten (UMK). Hal ini tidak lepas dari kemapuan anggaran yang dimiliki Pemkab yang sangat terbatas.
Sejak lolos seleksi pada Maret lalu sampai Agustus ini belum ada kejelasan kapan surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK diterbitkan.
