Apindo DIY Sebut Belum Ada Perusahaan Kesulitan Bayar Upah Sesuai UMK 2024
Harianjogja.com, JOGJA— Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY menyebut sejauh ini belum ada perusahaan yang menyampaikan adanya kesulitan dalam membayar
Harianjogja.com, JOGJA— Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY menyebut sejauh ini belum ada perusahaan yang menyampaikan adanya kesulitan dalam membayar
Menaker dan ILO membahas realisasi program pekerjaan layak di Indonesia sebagai strategi pembangunan nasional.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menyebut sampai saat ini belum ada laporan terkait perusahaan yang tidak membayar
Harianjogja.com, JOGJA— Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY meminta agar pengusaha yang tidak patuh pada upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk ditindak
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY meminta agar para pengusaha atau pemberi kerja bisa patuh memberikan upah sesuai UMK
ambang batas (threshold) pajak penghasilan (PPh) Rp54 juta per tahun atau setara dengan Rp4,5 juta per bulan.
Pemerintah daerah (Pemda) DIY telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024, Kamis (30/11/2023).
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024
Kita berharap dengan kenaikan upah yang cukup signifikan dan di atas rata-rata nasional ini produktivitas pekerja maupun pengusaha ini semakin baik
Pemda DIY resmi mengumumkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk tahun 2024 di wilayahnya Kamis (30/11/2023).