MPBI DIY menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang Cipta Kerja dan menuntut pencabutan Permenaker No.5/2023,
Dinsosnakertrans Jogja akan membuka posko konsultasi pembayaran tunjangan hari raya (THR) mulai 30 Maret mendatang.
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2023 yang memperbolehkan pemotongan gaji buruh 25%.
Kemenperin merespons langkah Kemenaker yang memperbolehkan perusahaan industri padat karyamemangkas jam kerja serta upah.
Ada setidaknya tujuh kerugian yang akan diterima buruh jika UU Cipta Kerja diberlakukan menurut Presiden KSPI
Perusahaan padat karya berorientasi ekspor dapat melakukan penyesuaian besaran upah buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima.
Berikut deretan pasal kontroversional yang disoroti oleh buruh dan dinilai merugikan pekerja.
Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyoroti 9 poin dalam Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja. Apa saja?
Menindaklanjuti penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sleman 2023, Dinas Tenaga Kerja Sleman mensosialisasikan UMK tersebut kepada perusahaan-perusahaan
Kemenaker mengaku siap menghadapi gugatan Apindo ke Mahkamah Agung terhadap Permenaker No.18/2022 tentang kenaikan UMP 2023
