Rocky Gerung mengunggah video di akun Youtube Official yang berjudul "Rencana Revisi UU ITE Hanya Test Ombak dan Angin Sorga!".
Badan Legislasi (Baleg)DPR masih menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR tentang Prolegnas 2021. Peluang memasukkan revisi UU ITE pada prolegnas tahun ini cukup terbuka.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat sejumlah pasal karet dalam Undang-Undang No.19/2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11/ 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Presiden Joko Widodo mendapat dukungan Koalisi Masyarakat Sipil untuk membuka ruang revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan fraksinya menyambut baik dan setuju dengan gagasan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Christina Aryani mengatakan apabila Peraturan Kapolri atau Surat Edaran Kapolri bisa mengatasi problem multifasir atas Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), revisi atas undang-undang tersebut belum diperlukan.
Safenet memberikan masukan kepada pemerintah terkait pasal-pasal karet dalam UU ITE.
Muhammadiyah setuju dengan gagasan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abduk Mu’ti, banyak kalangan yang menentang UU ITE sejak awal.
UU ITE menjadi sorotan karena dinilai menjadi alat untuk membungkam kebebasan berpendapat di era demokrasi.
Jokowi meminta Kapolri meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.
