Di akhir masa bhakti DPR periode 2014-2019, bukan kenangan manis yang ditinggalkan. Kado pahit datang dari pengesahan RUU KPK yang menjadi pemantik gelombang demonstrasi mahasiswa di seluruh negeri. Dari sekian banyak tuntutan mahasiswa, salah satunya adalah pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena perwakilan dari pemerintah tidak hadir.
Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dinilai tidak transparan
Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) menuai polemik dari masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta DPR menunda pengesahan 4 rancangan undang-undang (RUU) yaitu RUU Pertanahan, RUU Mineral dan Batubara, RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Permasyarakatan.
RUU Pertanahan yang ditolak berbagai elemen masyarakat akhirnya tidak jadi disahkan besok.
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menuai polemik. Pengesahannya bergantung pada forum lobi antara DPR dan pemerintah yang akan dilakukan hingga 30 September 2019.
Sikap PP Muhammadiyah menolak RUU Pesantren ditanggapi Ma'ruf Amin.
Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menjelaskan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Pesantren terancam gagal dilakukan di akhir masa jabatan Dewan Perwakilan Daerah periode 2014-2019.
Isi RUU KUHP tentang ternak yang masuk kebun tetangga menuai penolakan dari masyarakat.
Pemerintah membeberkan kenapa mempertahankan pasal kontroversial soal penghinaan Presiden di RUU KUHP.
